Berita

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Jokowi Minta Masyarakat Berhemat, DPD RI Minta Pemerintah Tunda Bangun IKN dan Tidak Ngutang

MINGGU, 22 MEI 2022 | 13:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk mengantisipasi segala kemungkinan krisis di masa depan dengan cara berhemat dan menabung.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin merespons pernyataan tersebut dengan menyinggung pemerintah agar mengedepankan kepentingan masyarakat.

Menurut Sultan, dalam situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global, permintaan Presiden Jokowi adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh semua elemen bangsa.


"Hemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan, tak terkecuali kepada pemerintah sendiri,” kata Sultan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (22/5).

Sultan berpendapat, masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik. Kata Sultan, membudayakan investasi dan menabung bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang.

"Permintaan penting presiden ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Masyarakat tentu ingin pemerintah mawas diri dengan kebijakan anggaran yang selalu menuai kontroversi selama ini,” katanya.

Sultan mengatakan kebiasaan menerbitkan surat utang secara tidak proporsional. Pandangan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, dan pemborosan anggaran APBN pada proyek yang tidak diprioritaskan harus segera dievaluasi.

Dalam pandangan Sultan, masalahnya selama ini publik justru mendapati pemerintah melakukan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sakit dan subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

Salah satu yang Sultan soroti adalah pembebanan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu kota Negara (IKN). Padahal saat ini, kondisi APBN yang selalu defisit.

"Kami sepakat bahwa seluruh elemen bangsa harus memiliki sense of crisis, tapi penting bagi pemerintah untuk mawas diri dan meninjau kembali rencana proyek yang tidak related. Kami harap pembangunan IKN sebaiknya ditunda,” tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Cetak Rekor 4 Hari Beruntun! Emas Antam Nyaris Tembus Rp2,6 Juta per Gram

Rabu, 24 Desember 2025 | 10:13

Saham AYAM dan BULL Masuk Radar UMA

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:55

Legislator PKB Apresiasi Langkah Tegas KBRI London Laporkan Bonnie Blue

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:44

Prabowo Bahas Kampung Haji dengan Sejumlah Menteri di Hambalang

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:32

Pejabat Jangan Alergi Dikritik

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:31

Saleh Daulay Dukung Prabowo Bentuk Tim Arsitektur Perkotaan

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:26

Ribuan Petugas DLH Diterjunkan Jaga Kebersihan saat Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:21

Bursa Asia Bergerak Variatif Jelang Libur Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:13

Satu Hati untuk Sumatera: Gerak Cepat BNI & BUMN Peduli Pulihkan Asa Warga

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:04

Harga Minyak Naik Jelang Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya