Berita

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Jokowi Minta Masyarakat Berhemat, DPD RI Minta Pemerintah Tunda Bangun IKN dan Tidak Ngutang

MINGGU, 22 MEI 2022 | 13:37 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk mengantisipasi segala kemungkinan krisis di masa depan dengan cara berhemat dan menabung.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin merespons pernyataan tersebut dengan menyinggung pemerintah agar mengedepankan kepentingan masyarakat.

Menurut Sultan, dalam situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global, permintaan Presiden Jokowi adalah sangat penting untuk diperhatikan oleh semua elemen bangsa.


"Hemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan, tak terkecuali kepada pemerintah sendiri,” kata Sultan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (22/5).

Sultan berpendapat, masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik. Kata Sultan, membudayakan investasi dan menabung bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang.

"Permintaan penting presiden ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Masyarakat tentu ingin pemerintah mawas diri dengan kebijakan anggaran yang selalu menuai kontroversi selama ini,” katanya.

Sultan mengatakan kebiasaan menerbitkan surat utang secara tidak proporsional. Pandangan mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, dan pemborosan anggaran APBN pada proyek yang tidak diprioritaskan harus segera dievaluasi.

Dalam pandangan Sultan, masalahnya selama ini publik justru mendapati pemerintah melakukan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sakit dan subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

Salah satu yang Sultan soroti adalah pembebanan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu kota Negara (IKN). Padahal saat ini, kondisi APBN yang selalu defisit.

"Kami sepakat bahwa seluruh elemen bangsa harus memiliki sense of crisis, tapi penting bagi pemerintah untuk mawas diri dan meninjau kembali rencana proyek yang tidak related. Kami harap pembangunan IKN sebaiknya ditunda,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya