Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Komitmen pemulihan sektor industri nasional dilakukan pemerintah dengan mengarahkan pembangunan sektor industri melalui 3 prinsip.
Prinsip pertama yaitu industri yang mandiri dan berdaulat, kemudian industri yang maju dan berdaya saing serta ketiga, industri yang berkeadilan dan inklusif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sektor industri memainkan peran penting sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian nasional meski terdapat gejolak dan tantangan akibat pandemi Covid-19.
Industri pengolahan nonmigas tetap menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi hingga Triwulan I tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,47%, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01%.
Sedangkan untuk nilai ekspor industri sampai dengan Maret 2022 sudah mencapai USD 50,52 miliar, dan berkontribusi sebesar 78,83% terhadap total ekspor nasional. Purchasing Manager’s Index Indonesia juga masih mampu berada di level ekspansif yaitu 51,9 pada bulan April 2022.
“Prinsip industri yang mandiri dan berdaulat berarti keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri tidak boleh tergantung pada sumber daya luar negeri. Harapannya ini menjadi kekuatan ekonomi dalam negeri,†ungkap Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/5).
Untuk membangun kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri, Pemerintah mendorong optimalisasi beberapa program, yaitu program subtitusi impor 35% tahun 2022, program peningkatan produksi dalam negeri (P3DN).
Kemudian hilirisasi industri sumber daya alam, serta mendorong industri yang bisa menghasilkan devisa, termasuk industri-industri yang berbasis sumber daya alam.
Sedangkan prinsip industri yang maju dan berdaya saing diwujudkan melalui Program Making Indonesia 4.0 dalam tujuh sektor industri, yakni industri makanan dan minuman, industri kimia, industri tekstil dan busana, industri otomotif, industri elektronika, industri farmasi, dan industri alat kesehatan.
Ketujuh sektor ini memberikan kontribusi sebesar 70% dari total PDB manufaktur, 65% ekspor manufaktur, dan 60% pekerja industri.
Lalu, prinsip industri berkeadilan dan inklusif diwujudkan melalui Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Peningkatan peran sektor IKM sebagai bagian dari
value chain manufaktur nasional akan membantu ketahanan industri dalam negeri.
“Kita sudah membuktikan hal tersebut pada krisis ekonomi 1998 dan 2008, ketangguhan pelaku usaha kecil dan menengah telah terbukti menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi nasional," tegas Airlangga.
Selain itu, pemberdayaan IKM bisa memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.
"Dukungan yang diberikan Pemerintah kepada IKM selama masa pandemi juga menunjukkan bahwa IKM kita resilient,†lanjut tandas Airlangga.
