Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Puan: DPR RI Menyambut Baik Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2023

JUMAT, 20 MEI 2022 | 21:53 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan Pemerintah, mendapat sambutan hangat dari pimpinan DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta agar Pemerintah tetap mengalokasikan dana subsidi bagi warga miskin pada Rancangan APBN 2023.

“Kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kami harapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Puan, Jumat (20/5).


Dalam penyampaian KEM dan PPKF kepada DPR dalam Rapat Paripurna hari ini, Pemerintah mengusulkan defisit anggaran tahun 2023 sebesar 2,61-2,90 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit APBN tahun 2023 tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan defisit tahun ini yang sebesar 4,3-4,5 persen terhadap PDB.

Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi di 2023, Pemerintah mengusulkan target berada di sekitar 5,3-5,9 persen. Sedangkan inflasi berada pada kisaran 2,0-4 persen.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini memastikan akan mendukung kebijakan APBN 2023 yang dirancang untuk mampu merespons dinamika perekonomian domestik dan global. Kebijakan APBN tahun depan juga disebut sekaligus menjawab tantangan serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal.

“DPR RI dan Pemerintah harus terus mewaspadai berbagai tantangan besar yang dihadapi perekonomian Indonesia pada hari-hari ke depan. Apalagi dari sisi domestik, dampak krisis pandemi Covid-19 masih meninggalkan luka bagi perekonomian,” terangnya.

Lebih lanjut, dia meminta, dalam proses pemulihan ekonomi, tetap ada alokasi subsidi dan kompensasi untuk melindungi warga miskin.

Puan menyebut, masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan dari Negara sebab pandemi Covid-19 yang berimbas pada perekonomian masyarakat masih cukup terasa.

“Karena itu kami menyambut baik rencana alokasi subsidi di RAPBN 2023 sebesar Rp 350 triliun yang difokuskan untuk subsidi pertalite dan listrik agar harga pertalite tidak naik dan tarif listrik untuk konsumen bawah tidak naik,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya