Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan DPRD se-Sumatera Selatan (Sumsel)/Net
Tujuan bernegara dan pentingnya asas keterbukaan untuk mengurangi celah korupsi kembali disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri saat memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan DPRD se-Sumatera Selatan (Sumsel). Acara ini digelar di Ruang Serbaguna Gedung DPRD Provinsi Sumsel pada Kamis (19/5).
"Saya ke sini bukan untuk memberikan wejangan, tapi untuk membakar lagi semangat rekan-rekan. Salah satu kunci untuk kita mencapai tujuan negara tidak lain harus bebaskan negeri ini dari korupsi," ujar Firli di hadapan seluruh ketua, wakil dan anggota DPRD se-Sumsel.
Dengan demokrasi, kata Firli, seharusnya tidak perlu ada lagi korupsi, akan tetapi dengan ada demokrasi jadi ada peluang korupsi.
Seharusnya, dengan ruh keterbukaan, tidak ada lagi celah korupsi. Karena, semua proses pengadaan barang jasa dan penganggaran dibuat secara elektronik untuk memperkecil peluang penyimpangan.
Firli juga memaparkan data yang dikelola KPK per Januari 2022. Fakta empiris perkara yang ditangani KPK, sebanyak 1.389 penyelenggara negara yang tersangkut perkara. Adapun 310 orang di antaranya merupakan perkara anggota legislatif, rangking pertama dari unsur penyelenggara negara.
"Ada dua hal penyebab orang melakukan korupsi yaitu internal dan eksternal. Faktor internal karena keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan hukuman rendah untuk pelaku korupsi. Sedangkan faktor eksternal karena sistem yang gagal, buruk ataupun lemah. Tetapi akar dari semua itu adalah lemahnya integritas pada individu," jelas Firli.
Firli juga menjelaskan alasan pentingnya menanamkan integritas pada kader partai politik. Yaitu, partai menguasai suara rakyat, melahirkan wakil rakyat, menghasilkan para pemimpin mulai dari Kades, Bupati, Walikota, Gubernur, sampai dengan Pimpinan Nasional. Dan terakhir, menyusun seluruh regulasi, produk hukum dan politik hukum.
'Tugas partai mencari kader calon pemimpin yang mempunyai integritas dan kapabilitas. Fokus pada niatan itu," tegas Firli.
Pada saat acara itu juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh para Ketua DPRD se-Sumsel yang berisi pernyataan siap menyerahkan kembali fasilitas negara atau Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan selama menjabat saat meletakkan jabatan nanti.
Penandatanganan juga disaksikan oleh Plt Deputi Bidang Korsup KPK, Yudhiawan Wibisono dan seluruh peserta rakor.
