Gencarkan Hilirisasi Industri Pertambangan, Wapres Ingatkan Pemanfaatan SDA Harus Jaga Kelestarian Alam

Pemerintah terus menggencarkan pelaksanaan hilirisasi industri pertambangan. Hal itu dilakukan seiring dengan penerapan kebijakan larangan ekspor bahan baku mentah (raw materials) produk tambang.

Dengan proses hilirisasi di dalam negeri ini, diharapkan menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah dan berdaya saing global. Selain itu, harapanya dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan, dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin meminta pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dalam pelaksanaan hilirisasi industri pertambangan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan untuk generasi mendatang.

Pesan itu disampaikan Wapres saat memberikan keterangan pers usai melakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Kawasan Industri PT Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (19/5).

Ia pun memberi pesan agar proses pemanfaatan SDA dilalukan dengan cara menjaga kelestarian alam. Mantan Ketum MUI ini ingin proses pemanfaatan SDA tetap menjaga keberlanjutan dengan tidak merusak lingkungan.

“Dan juga mengekploirasi secara lebih terukur, tidak menghabiskan hanya untuk generasi sekarang tapi juga memperhatikan generasi yang akan datang,” demikian pesan Wapres Maruf Amin.

Selain itu, Wapres juga meminta agar proses hilirisasi industri ini juga memanfaatkan tenaga kerja lokal dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat.

“Perlu berkolaborasi dengan Pemda dan menggunakan tenaga-tenaga dalam negeri untuk menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Oleh karena itu, Wapres juga meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk membantu menyiapkan tenaga-tenaga kerja berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan hilirisasi industri, termasuk di wilayah Konawe Utara.

“Saya kira Ibu Menteri sudah menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) di sini untuk mendukung itu,” ujarnya.

Sehungga nanti, sambung Wapres, masyarakat khususnya di Konawe Utara bisa bekerja dan berpartisipasi dalam pengembangan kawasan industri hilir pertambangan.

“Tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan industri di wilayahnya,” harap Wapres.

Terlebih, menurut Wapres, Kabupaten Konawe Utara memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan paling luas di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Oleh karena itu, pembangunan Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati merupakan ikhtiar untuk mengoptimalkan nilai tambah hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perekonomian daerah,” pungkasnya.

Mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Konawe Utara Ruksamin, dan Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampubolon.