Berita

Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan/Net

Politik

Berpotensi Rugikan Negara, Wakil Ketua MPR Soroti Investasi Telkomsel ke GOTO

RABU, 18 MEI 2022 | 22:11 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Investasi senilai 370 juta dolar AS atau Rp 5 triliun oleh PT Telkomsel ke GOTO yang merupakan perusahaan merger Gojek dan Tokopedia, menjadi topik hangat belakangan ini.

Salah satu yang menyoroti itu, adalah Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan. Dia mempertanyakan, anak perusahaan BUMN Telkom itu berani berinvestasi dengan nilai triliunan, padahal harga saham GOTO kini anjlok 50 persen lebih sejak IPO, hingga ke angka Rp 194/lembar.

Hal ini, kata dia, menunjukan tidak adanya perhitungan matang atau risk management yang baik dalam investasi yang dilakukan PT Telkomsel ke GOTO.


Syarif menilai bahwa investasi yang dilakukan Telkomsel ini sangat merugikan. Sebab, uang yang diinvestasikan termasuk uang rakyat. Oleh karena itu Syarif meminta agar aparat penegak hukum mulai mendalami invesasi Telkomsel ke GOTO ini.

"Kita melihat juga adanya potensi konflik kepentingan di dalam persoalan ini. Bagaimana tidak, pemilik saham besar GOTO adalah lingkaran keluarga dari beberapa nama pejabat pemerintahan di negeri ini sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya," ungkap Syarief Hasan kepada wartawan, Rabu (18/5).

Selain itu, Syarif juga mempertanyakan perjanjian kerjasama antara Telkomsel dengan GOTO sehingga anak perusahaan BUMN Telkom ini rela merogoh uang senilai Rp 5 triliun.

"Tentu kita bertanya-tanya, apa yang menjadi aset dari GOTO ini sehingga PT Telkomsel sangat berani berinvestasi triliunan rupiah? Harusnya ini semua dijelaskan secara terbuka dan transparan oleh PT Telkomsel dan sebaiknya di audit dan hasilnya disampaikan ke Rakyat," pinta Syarif.

"Perlu diingat bahwa PT Telkomsel adalah anak perusahaan BUMN PT Telkom. Perusahaan ini adalah milik negara sehingga merugikan perusahaan akibat kebijakan yang salah tentu masuk kategori merugikan negara," imbuhnya.

Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap investasi yang dilakukan perusahaan plat merah.

"Menteri BUMN harus mengambil tanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan harus menghindari konflik kepentingan. Kita tidak ingin mendengar BUMN rugi karena kebijakan keliru dan cenderung merugikan negara akibat adanya kepentingan pribadi," demikian Syarief Hasan mengingatkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya