Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan/Net
Investasi senilai 370 juta dolar AS atau Rp 5 triliun oleh PT Telkomsel ke GOTO yang merupakan perusahaan merger Gojek dan Tokopedia, menjadi topik hangat belakangan ini.
Salah satu yang menyoroti itu, adalah Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan. Dia mempertanyakan, anak perusahaan BUMN Telkom itu berani berinvestasi dengan nilai triliunan, padahal harga saham GOTO kini anjlok 50 persen lebih sejak IPO, hingga ke angka Rp 194/lembar.
Hal ini, kata dia, menunjukan tidak adanya perhitungan matang atau
risk management yang baik dalam investasi yang dilakukan PT Telkomsel ke GOTO.
Syarif menilai bahwa investasi yang dilakukan Telkomsel ini sangat merugikan. Sebab, uang yang diinvestasikan termasuk uang rakyat. Oleh karena itu Syarif meminta agar aparat penegak hukum mulai mendalami invesasi Telkomsel ke GOTO ini.
"Kita melihat juga adanya potensi konflik kepentingan di dalam persoalan ini. Bagaimana tidak, pemilik saham besar GOTO adalah lingkaran keluarga dari beberapa nama pejabat pemerintahan di negeri ini sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya," ungkap Syarief Hasan kepada wartawan, Rabu (18/5).
Selain itu, Syarif juga mempertanyakan perjanjian kerjasama antara Telkomsel dengan GOTO sehingga anak perusahaan BUMN Telkom ini rela merogoh uang senilai Rp 5 triliun.
"Tentu kita bertanya-tanya, apa yang menjadi aset dari GOTO ini sehingga PT Telkomsel sangat berani berinvestasi triliunan rupiah? Harusnya ini semua dijelaskan secara terbuka dan transparan oleh PT Telkomsel dan sebaiknya di audit dan hasilnya disampaikan ke Rakyat," pinta Syarif.
"Perlu diingat bahwa PT Telkomsel adalah anak perusahaan BUMN PT Telkom. Perusahaan ini adalah milik negara sehingga merugikan perusahaan akibat kebijakan yang salah tentu masuk kategori merugikan negara," imbuhnya.
Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap investasi yang dilakukan perusahaan plat merah.
"Menteri BUMN harus mengambil tanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan harus menghindari konflik kepentingan. Kita tidak ingin mendengar BUMN rugi karena kebijakan keliru dan cenderung merugikan negara akibat adanya kepentingan pribadi," demikian Syarief Hasan mengingatkan.
