Berita

Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Maruf/Net

Politik

Agar Tak Ganggu Jalannya Pemerintahan, Menteri yang Mau Nyapres Disarankan Mundur

SELASA, 17 MEI 2022 | 13:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Agar pemerintahan berjalan dengan baik, menteri kabinet yang akan maju mengikuti kontestasi Pilpres 2024 diminta untuk segera mengundurkan diri.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal. Alif menilai, ritme kerja kementerian dipastikan terganggu oleh manuver-manuver politik para menteri yang berkeinginan maju dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Agar ritme kerja kabinet Jokowi Maruf tidak terganggu dengan manuver menteri yang akan maju sebagai capres," ujar Alif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/5).


Menurut Alif, jika dibiarkan terus menerus, publik akan merasa kebingungan menilai kinerja para menteri tersebut. Sebab, aroma politik 2024 sudah semakin dekat, kinerja murni kementerian digunakan untuk bahan kampanye.

"Publik akan susah menilai mana kerja kementerian, mana kerja untuk kepentingan politik capres 2024," kata Alif.

Apalagi kata Alif, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas kementeriannya masing-masing. Presiden dan Wakil Presiden dianggap sudah merasa terganggu dengan manuver-manuver tersebut.

"Presiden dan Wapres pun sudah merasa terganggu dengan manuver beberapa menteri yang akan maju sebagai capres. Keduanya sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas masing-masing," terang Alif.

Dengan demikian, Alif meminta kepada para menteri yang akan maju dalam Pilpres 2024, untuk tidak ragu akan kehilangan momentum jika mengundurkan diri dari kabinet.

"Yakinkan saja mesin politik terutama partai politik yang berhak mengusung capres yang akan memilih anda. Kalau mesin anda kuat dan diterima masyarakat, pasti akan menang," pungkas Alif.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya