Berita

Anggota Komisi IX DR RI Rahmad Handoyo/Net

Politik

Soal Sebaran Hepatitis Akut, Legislator PDIP Tidak Ingin Indonesia Telat Lagi Bikin Vaksin

SELASA, 17 MEI 2022 | 10:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Angka kematian akibat kasus hepatitis akut yang kian bertambah telah membuat resah masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi dengan memiliki vaksin hepatitis secara mandiri.

Anggota Komisi IX DR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah untuk segera melakukan terobosan baru guna mempercepat penciptaan dan produksi vaksin dalam negeri.

“Untuk mengantisipasi penyakit hepatitis akut misterius serta penyakit-penyakit menular yang diakibatkan virus lainnya, kita mendorong pemerintah untuk lebih berdikari dan berdaulat di bidang kesehatan terutama penciptaan vaksin,” kata Rahmad Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/5).


Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, jika berkaca dari penanganan pandemi Covid-19, serta munculnya penyakit hepatitis akut misterius, bisa dikatakan, Indonesia terlambat dalam penciptaan kemandirian di bidang vaksin.

“Saat ini kita pandemi masih mendatangkan 100 persen vaksin dari luar negeri, sementara vaksin merah putih masih dalam proses. Kondisi ini kan membuktikan kita sangat terlambat dalam membuat vaksin dalam negeri karena vaksinasi kesatu, kedua, dan sudah hampir selesai, vaksinasi tinggal sedikit, yakni  vaksin booster,” katanya.

Rahmad menyakini, secara keilmuan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain dalam menciptakan vaksin. Dikatakan, ilmu dan teknologi untuk menciptakan vaksin sama saja. Mungkin yang menjadi kendala, katanya, adalah masalah anggaran.

“Kita tahu, untuk melakukan uji klinis hingga tahap ketiga dibutuhkan anggaran hingga ratusan miliar. Karena itu, ke depan kita akan mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran. Kita selaku bangsa harus bisa membuat vaksin sendiri, tidak tergantung vaksin dari luar negeri,” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya