Berita

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat: Tingkat Kepuasan pada Jokowi Menurun adalah Alarm Bahaya Buat Pemerintah

SELASA, 17 MEI 2022 | 07:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Hasil riset terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan ke angka 58,1 persen adalah alarm bahaya bagi pemerintah.

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, dengan adanya riset terbaru dari Indikator Politik Indonesia itu pemerintah harus segera berbenah diri. Caranya, dengan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memulihkan kembali tingkat kepercayaan publik ke Presiden Jokowi.  

“Alarm bahaya buat pemerintah. Perlu evaluasi menyeluruh,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/5).


Herzaky mengatakan bahwa turunnya tingkat keprcayaan publik ke Jokowi sudah dapat diduga. Ini lantaran pemerintah gagal mengendallikan kenaikan harga sembako dalam beberapa bulan terakhir lantaran tidak ada kebijakan yang efektif.

“Terakhir, pelarangan ekspor minyak sawit, malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan,” katanya.

“Begitu pula dengan demokrasi Indonesia yang terus mengalami regresi, yang membuat semakin banyak warga yang tidak berani menyuarakan pendapat di muka publik,” sambungnya.

Atas dasar itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat ini menyarankan pemerintah untuk bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi, penurunan harga sembako, harga gas, harga listrik, dan berbagai harga-harga lainnya yang terus melonjak selama tahun 2022 ini.

Diperlukan komitmen lebih serius untuk atasi pengangguran dan kemiskinan, sebagai dampak pandemi selama dua tahun ini.

Menurutnya, kabinet mesti kompak dan tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat.

“Jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja,” demikian Herzaky.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya