Berita

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat: Tingkat Kepuasan pada Jokowi Menurun adalah Alarm Bahaya Buat Pemerintah

SELASA, 17 MEI 2022 | 07:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Hasil riset terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan ke angka 58,1 persen adalah alarm bahaya bagi pemerintah.

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, dengan adanya riset terbaru dari Indikator Politik Indonesia itu pemerintah harus segera berbenah diri. Caranya, dengan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memulihkan kembali tingkat kepercayaan publik ke Presiden Jokowi.  

“Alarm bahaya buat pemerintah. Perlu evaluasi menyeluruh,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/5).


Herzaky mengatakan bahwa turunnya tingkat keprcayaan publik ke Jokowi sudah dapat diduga. Ini lantaran pemerintah gagal mengendallikan kenaikan harga sembako dalam beberapa bulan terakhir lantaran tidak ada kebijakan yang efektif.

“Terakhir, pelarangan ekspor minyak sawit, malah menimbulkan masalah baru dan membuat banyak rakyat kecil kehilangan pendapatan,” katanya.

“Begitu pula dengan demokrasi Indonesia yang terus mengalami regresi, yang membuat semakin banyak warga yang tidak berani menyuarakan pendapat di muka publik,” sambungnya.

Atas dasar itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat ini menyarankan pemerintah untuk bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi, penurunan harga sembako, harga gas, harga listrik, dan berbagai harga-harga lainnya yang terus melonjak selama tahun 2022 ini.

Diperlukan komitmen lebih serius untuk atasi pengangguran dan kemiskinan, sebagai dampak pandemi selama dua tahun ini.

Menurutnya, kabinet mesti kompak dan tidak membahas isu-isu lain yang tidak memberikan solusi atas permasalahan rakyat.

“Jangan sibuk memikirkan kepentingan untuk mengamankan, apalagi melanggengkan kekuasaan saja,” demikian Herzaky.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya