Komisi II DPR RI melakukan konsinyering bersama Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), membahas persiapan Pemilu 2024, Jumat (13/5).
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan, ada beberapa agenda yang dibahas dalam rapat konsinyering hari ini. Di antaranya melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024.
"Termasuk juga membahas lebih detil terkait aspek anggaran yang dinilai masih jumbo,†ucap Guspardi Gaus lewat keterangan tertulisnya, Senin (16/5).
Dia menambahkan Komisi II dan Pemerintah terus meminta KPU dan Bawaslu untuk mengefisienkan anggaran dari pengajuan awal yaitu Rp 86 triliun dan terakhir sudah di rasionalisasi menjadi sekitar Rp 76 triliunan.
"Anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 belum disepakati hingga saat ini. Kemudian soal lamanya durasi masa kampanye juga belum disepakati oleh KPU, pemerintah maupun DPR,†imbuhnya.
Legislator asal Sumatera Barat itu menjelaskan KPU mengusulkan kampanye berlangsung 120 hari dan pemerintah ingin 90 hari. Sementara sejumlah fraksi Komisi II mengusulkan masa kampanye yang lebih singkat yaitu sekitar 60-75 hari.
Tujuannya, memberikan efektivitas dan efisiensi terhadap tahapan, pengadaan dan penyebaran logistik.
"Penyingkatan masa kampanye tentu akan berimplikasi terhadap regulasi (PKPU) dan juga akan terjadi penghematan anggaran di mana pengadaan logistik pemilu bisa lebih efektif dan efisien,†ujarnya.
Dia menambahkan yang tak kalah penting untuk dibahas lebih lanjut adalah soal penggunaan sistem digital (e-recap). Di mana sebelumnya pada pilkada serentak kan sudah pakai e-recap walaupun baru bersifat uji coba.
"Kalau nanti kita sepakati menjadi permanen, tentu ini akan berkonsekuensi dengan pengadaan internet dan lain sebagainya,†katanya.
Selain itu, dalam konsinyering ini juga akan dibahas mengenai standar prosedur dan lamanya penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini perlu dikaji supaya penyelesaian sengketa Pemilu 2024 tidak beririsan dengan tahapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
"Kita berharap persiapan pemilu 2024 ini hendaknya lebih paripurna, karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep Pemilu 2024 harus lebik baik dari pemilu sebelumnya,†tutupnya.
