Berita

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Din Syamsuddin, saat jumpa pers usai Rakernas I Partai Pelita, Senin (16/5)/RMOL

Politik

Tegaskan Partai Pelita Bukan Alat untuk Nyapres, Din Syamsuddin: Saya Lebih Tepat Jadi Penasihat Presiden

SENIN, 16 MEI 2022 | 16:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pembentukan Partai Pelita dipastikan bukan untuk mendukung kepentingan taktis mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2024 nanti.

Hal itu ditegaskan Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita, Prof Din Syamsuddin, kepada wartawan saat jumpa pers usai Rakernas I Partai Pelita di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (16/5).

“Saya niatkan untuk menggerakkan Partai Pelita ini bukan untuk target jadi presiden,” tegas Din.


Ditegaskan Din juga, dirinya tidak ada hasrat untuk menjadi Presiden pada 2024 nanti. Ia lebih baik menjadi penasihat presiden dan menerapkan politik bukan sekadar soal ambisi kekuasaan semata.

“Saya kira saya ini lebih tepat jadi penasihat presiden, siapapun presidennya. Jadi, partai ini bukan sebagai alat untuk tujuan-tujuan seperti itu. Karena kami ingin menerapkan politik bukan untuk sekedar kekuasaan,” katanya.

Menurut Din, dengan lahirnya Partai Pelita, ranah politik akan dijadikan alat perjuangan dan didukung oleh rakyat Indonesia agar generasi penerus bangsa mendapatkan kesempatan yang sama.

“Anak muda ingin menjadi anggota DPR, DPRD, Eksekutif bupati, walikota, gubernur yang bila perlu menteri atau presiden, ini nanti kita dorong,” tuturnya.

“Tolong dicatat ungkapan saya ini. Sekarang ini dan dengan menjadikan ini (Partai Pelita) tidak untuk saya berada di pribadi menjadi calon presiden ataupun wakil presiden,” pungkas Din Syamsuddin.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya