Berita

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam/Net

Politik

Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jateng, Direktur IPS: Bisa Jadi Ada Kesalahan dalam Prioritas Program Pemprov

SENIN, 16 MEI 2022 | 09:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tingginya angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah menjadi sebuah pertanyaan besar. Terlebih ada peningkatan sangat drastis dalam hal jumlah wilayah yang masuk kategori miskin.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statisti (BPS), angka kemiskinan ekstrem masyarakat di Provinsi Jawa Tengah mencapai 11,25 persen, dan mencangkup 19 wilayah kabupaten/kota di Jateng. .Angka ini melebihi angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,7 persen.

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam mengungkapkan, sebenarnya tahun lalu Jateng sudah memiliki beberapa wilayah yang masuk kategori kemiskinan ektrem dan diprioritaskan, yaitu 5 wilayah kabupaten/kota.

Namun tahun ini jumlahnya bertambah banyak menjadi 19 wilayah. Artinya, terjadi peningkatan hampir 400 persen dalam setahun.

Menurut Arman, ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Selain faktor pandemi juga terjadi kesenjangan dengan wilayah wilayah sentra ekonomi di Indonesia.

"Namun jika ditelaah lebih jauh bisa jadi adanya kesalahan dalam prioritas program atau kebijakan di Provinsi Jawa Tengah," ucap Arman, melalui keterangannya, Senin (16/5).

"Semestinya kepala daerah atau gubernur bisa lebih jeli melihat potensi wilayah dan segera mengemas program atau kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dari potensi wilayah tersebut, dan memberikan ruang mendorong dan mendukung kepada pelaku usaha baik usaha kecil usaha menengah dan industri besar," sambungnya.

Dalam hal ini, Arman melihat peran pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat vital. Yaitu pemerintahan yang paham harus berbuat apa juga fokus dan sungguh sungguh dalam bekerja.  

Terkadang, lanjutnya, peran kepala daerah atau pemerintah dalam hal ini Ganjar Prabowo selaku Gubernur Jateng tampak asik bermain pada ranah politik saja untuk kepentingan masa jabatan atau target yang lebih tinggi.

"Perlu disadari, kecakapan dalam memimpin bukan saja dinilai dari sisi pencitraan saja atau personal branding, namun bagaimana bisa bekerja sebagai pelayan masyarakat dan menciptakan kehidupan lebih baik dan layak untuk masyarakatnya yang lebih sejahtera," demikian Arman Salam.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya