Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jateng, Direktur IPS: Bisa Jadi Ada Kesalahan dalam Prioritas Program Pemprov

Tingginya angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah menjadi sebuah pertanyaan besar. Terlebih ada peningkatan sangat drastis dalam hal jumlah wilayah yang masuk kategori miskin.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statisti (BPS), angka kemiskinan ekstrem masyarakat di Provinsi Jawa Tengah mencapai 11,25 persen, dan mencangkup 19 wilayah kabupaten/kota di Jateng. .Angka ini melebihi angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,7 persen.

Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam mengungkapkan, sebenarnya tahun lalu Jateng sudah memiliki beberapa wilayah yang masuk kategori kemiskinan ektrem dan diprioritaskan, yaitu 5 wilayah kabupaten/kota.

Namun tahun ini jumlahnya bertambah banyak menjadi 19 wilayah. Artinya, terjadi peningkatan hampir 400 persen dalam setahun.

Menurut Arman, ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Selain faktor pandemi juga terjadi kesenjangan dengan wilayah wilayah sentra ekonomi di Indonesia.

"Namun jika ditelaah lebih jauh bisa jadi adanya kesalahan dalam prioritas program atau kebijakan di Provinsi Jawa Tengah," ucap Arman, melalui keterangannya, Senin (16/5).

"Semestinya kepala daerah atau gubernur bisa lebih jeli melihat potensi wilayah dan segera mengemas program atau kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dari potensi wilayah tersebut, dan memberikan ruang mendorong dan mendukung kepada pelaku usaha baik usaha kecil usaha menengah dan industri besar," sambungnya.

Dalam hal ini, Arman melihat peran pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat vital. Yaitu pemerintahan yang paham harus berbuat apa juga fokus dan sungguh sungguh dalam bekerja.  

Terkadang, lanjutnya, peran kepala daerah atau pemerintah dalam hal ini Ganjar Prabowo selaku Gubernur Jateng tampak asik bermain pada ranah politik saja untuk kepentingan masa jabatan atau target yang lebih tinggi.

"Perlu disadari, kecakapan dalam memimpin bukan saja dinilai dari sisi pencitraan saja atau personal branding, namun bagaimana bisa bekerja sebagai pelayan masyarakat dan menciptakan kehidupan lebih baik dan layak untuk masyarakatnya yang lebih sejahtera," demikian Arman Salam.