Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Vaksin Halal Tak Kunjung Hadir, YMKI: Laksanakan Putusan MA atau Umat Tak Lagi Percaya Pemerintah

SABTU, 14 MEI 2022 | 21:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Survei terbaru Media Survei Indonesia (MSI) mencatatkan 92,9 persen masyarakat setuju dan mendukung langkah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) dalam memperjuangkan dan mendesak pemerintah untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait menyediakan vaksin halal dan menghentikan penggunaan vaksin haram untuk masyarakat muslim.

"Mayoritas responden 92,9 persen setuju dan mendukung sikap YKMI. Hanya 0,4 persen yang tidak setuju dan tidak mendukung. Sisanya 6,7 persen tidak menjawab," demikian data hasil survei MSI bekerjasama dengan YKMI yang dirilis Jumat (13/5).

Menanggapi hal itu, Pembina YKMI KH Jamaluddin F. Hasyim mengatakan, banyaknya dukungan masyarakat terhadap arah gerak YKMI dalam memperjuangkan vaksin halal menunjukkan kepedulian masyarakat muslim terhadap perintah syariat agama untuk menerima dan mengkonsumsi yang halal masih sangat tinggi.


Sehingga, kata dia, pemerintah harus segera merespon hal ini agar kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya tidak tergerus dan luntur.

"Kami meminta pemerintah jangan anggap remeh hal ini. Presiden Jokowi yang katanya mendukung Indonesia sebagai pusat halal dunia harus menunjukkan langkah konkretnya. Jangan sampai ketidakpatuhan terhadap Putusan MA ini menjadikan umat mengalami moral distrust kepada pemerintah," kata Jamaluddin dalam keterangannya, Sabtu (14/5).

Selain itu kata Jamaluddin, mengutip data hasil survei sebanyak 38,2 persen masyarakat mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait penyediaan vaksin halal.

Kemudian 31,4 persen masyarakat mengatakan tanggung jawab itu ada di tangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan 15,5 persen masyarakat mengatakan Ketua Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.

"Data itu menunjukkan tingginya harapan masyarakat terutama yang muslim berharap Pak Jokowi jangan sampai mengecewakan masyarakat. Begitupun kepada Pak Menteri Budi Sadikin, kita ini negara yang mayoritas penduduknya muslim, dan 95,8 persen masyarakat akan memilih vaksin halal," tegas Jamaluddin.

Adapun survei MSI ini dilakukan pada 1–7 Mei 2022. Pengambilan data melalui wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner yang tersimpan di aplikasi.

Total responden sebanyak 1.220 pemudik yang tersebar di titik-titik keberangkatan atau tempat peristirahatan pemudik, seperti Rest Area Tol Jakarta-Cikampek (Rest Area KM 57, KM 62), Rest Area Tol Jakarta-Merak (KM 43), Terminal Kampung Rambutan, Kalideres, Pulogebang, Tanjung Priuk, serta Stasiun Gambir dan Stasiun Senen),

Penentuan responden dilakukan secara non probabilistik dengan metode purposive sampling. Kriteria responden pemudik selain beragama Islam, adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah divaksin Covid-19.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya