Berita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diapit Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa/Ist

Politik

PAN dan PPP Tak Punya Figur dan Elektabilitasnya Standar, Makanya Gabung Golkar

SABTU, 14 MEI 2022 | 15:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Posisi PAN dan PPP yang tak begitu dominan dalam percaturan politik Indonesia menjadi satu alasan terbentuknya Koalisi Bersatu.

Begitu pandangan pendiri lembaga suvei KedaiKOPI Hendri Satrio, yang disampaikan dalam diskusi virtual Polemik bertajuk "Kasak Kasuk Koalisi Partai dan Capres 2024", Sabtu (14/5).

Sosok yang kerap disapa Hensat ini menjelaskan, sepintas publik akan memaknai PAN dan PPP akhirnya memilih mendekat ke Partai Golkar karena mendapat kesepakatan yang menguntungkan.


"Menurut saya, yang paling mungkin ada hal-hal yang mudah dicapai dari dua parpol ini (PAN dan PPP)," kata Hensat.

Sebagai contoh kesepakatan yang mungkin saja terjadi antara ketiga parpol tersebut, menurut Hensat adalah mencapai kemenangan yang sesuai dengan target masing-masing partai.

Misalnya, disebutkan Hensat, dengan melihat tingkat elektabilitas PPP yang terancam tak lolos di Pileg 2024 karena pada tahun 2019 lalu perolehan suaranya hanya sekitar 4 persen.

"PPP yang kemarin (Pemilu 2019) hanya 4 koma sekian persen, kemudian sekarang merapat ke Golkar. Apakah untuk menyelamatkan partainya atau tidak, itu masih misterius," tuturnya.

Sementara bagi Golkar dengan memiliki elektabilitas yang masih tinggi, di mata Hensat memiliki kelebihan. Karena, mereka memiliki daya tawar karena hal itu, khususnya untuk mengajukan capres yang disiapkannya.

"Kalau PAN kan kadernya masih dipupuk, seperti Mas Eko Patrio, Mba Desy Ratnasari, Pasha Ungu, memang masih dipupuk, belum saatnya muncul di level nasional. Apalagi PPP, belum ada tokoh sentral," katanya.

"Sehingga (Golkar), lebih mudah berbincang dengan dua parpol ini ketimbang misalnya Mas AHY (Ketum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono) yang sudah memiliki preferensi politik tertentu," tandas Hensat.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya