Berita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diapit Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa/Ist

Politik

PAN dan PPP Tak Punya Figur dan Elektabilitasnya Standar, Makanya Gabung Golkar

SABTU, 14 MEI 2022 | 15:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Posisi PAN dan PPP yang tak begitu dominan dalam percaturan politik Indonesia menjadi satu alasan terbentuknya Koalisi Bersatu.

Begitu pandangan pendiri lembaga suvei KedaiKOPI Hendri Satrio, yang disampaikan dalam diskusi virtual Polemik bertajuk "Kasak Kasuk Koalisi Partai dan Capres 2024", Sabtu (14/5).

Sosok yang kerap disapa Hensat ini menjelaskan, sepintas publik akan memaknai PAN dan PPP akhirnya memilih mendekat ke Partai Golkar karena mendapat kesepakatan yang menguntungkan.


"Menurut saya, yang paling mungkin ada hal-hal yang mudah dicapai dari dua parpol ini (PAN dan PPP)," kata Hensat.

Sebagai contoh kesepakatan yang mungkin saja terjadi antara ketiga parpol tersebut, menurut Hensat adalah mencapai kemenangan yang sesuai dengan target masing-masing partai.

Misalnya, disebutkan Hensat, dengan melihat tingkat elektabilitas PPP yang terancam tak lolos di Pileg 2024 karena pada tahun 2019 lalu perolehan suaranya hanya sekitar 4 persen.

"PPP yang kemarin (Pemilu 2019) hanya 4 koma sekian persen, kemudian sekarang merapat ke Golkar. Apakah untuk menyelamatkan partainya atau tidak, itu masih misterius," tuturnya.

Sementara bagi Golkar dengan memiliki elektabilitas yang masih tinggi, di mata Hensat memiliki kelebihan. Karena, mereka memiliki daya tawar karena hal itu, khususnya untuk mengajukan capres yang disiapkannya.

"Kalau PAN kan kadernya masih dipupuk, seperti Mas Eko Patrio, Mba Desy Ratnasari, Pasha Ungu, memang masih dipupuk, belum saatnya muncul di level nasional. Apalagi PPP, belum ada tokoh sentral," katanya.

"Sehingga (Golkar), lebih mudah berbincang dengan dua parpol ini ketimbang misalnya Mas AHY (Ketum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono) yang sudah memiliki preferensi politik tertentu," tandas Hensat.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya