Tolak Keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO, Erdogan: Negara Nordik adalah Rumah bagi Organisasi Teroris

Turki ikut menyoroti langkah Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Bagi Turki, ada banyak resiko bila keduanya bergabung. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, itu sebabnya Turki tidak mungkin mendukung keanggotaan dua negara tersebut ke dalam NATO.

Pernyataan Erdogan muncul saat  parlemen Swedia mengatakan bahwa dengan bergabungnya Swedia akan mengurangi risiko konflik di Eropa utara. Parlemen Finlandia juga mengungkapkan pihaknya bertujuan untuk bergabung dengan aliansi demi keamanan bersama.

Finlandia dan Swedia telah lama menjalin kerja sama dengan NATO meskipun belum menjadi anggota. Selama ini mereka merasa tidak perlu bergabung dengan aliansi tersebut karena hanya akan meningkatkan provokasi dengan Rusia. Namun, ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu, kedua negara berubah pikiran.

Turki telah menjadi anggota NATO sejak 1952. Keanggotaannya tetap menjadi landasan kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara barat.

"Kami mengikuti perkembangan situasi dengan Finlandia dan Swedia, tetapi kami tidak memiliki pandangan positif (tentang keanggotaa keduanya). Negara-negara Nordik adalah rumah bagi organisasi teroris," kata Erdogan, mengacu pada Partai Pekerja Kurdistan, yang dilarang di Turki, yang sejauh ini banyak ditampung di negara-negara Nordik seperti Partai Pekerja Kurdi, atau PKK, dianggap Turki sebagai kelompok teroris.

Dia juga merujuk penerimaan NATO atas Yunani sebagai anggota pada 1952 sebagai sebuah kesalahan.

Turki dan Yunani adalah saingan lama dan telah berperang dalam konflik satu sama lain bahkan sebagai anggota NATO.

“Kami tidak ingin mengulang kesalahan yang sama," tekan Erdogan. Menambahkan bahwa para 'teroris' bahkan menjadi anggota parlemen di beberapa neraga di kawasan itu.

Swedia memiliki diaspora Kurdi yang besar, dan warga Swedia terkemuka asal Kurdi saat ini termasuk enam anggota parlemen.

Namun begitu, Turki belum memberikan bukti untuk klaim bahwa anggota parlemen memiliki hubungan dengan PKK atau kelompok serupa di luar Swedia.