Berita

Pemilik tanah yang membongkar tembok Keraton Kartasura, Burhanudin, bersama kuasa hukumnya Bambang Ary Wibowo/RMOLJateng

Nusantara

Kisruh Perobohan Tembok Keraton Kartasura, Ini Penjelasan Pemilik Tanah

JUMAT, 13 MEI 2022 | 03:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemilik tanah yang membongkar tembok Keraton Kartasura, Burhanudin, melalui kuasa hukumnya Bambang Ary Wibowo menjelaskan duduk perkara dan kronologis kasus tersebut.

Di mana imbas dari pembongkaran tembok Kraton yang berujung pemeriksaan Burhanudin oleh tim Kejaksaan Agung (Kejakgung) di Kejari Sukoharjo, Rabu (11/5).  

Menurut Ary, kliennya membeli tanah tersebut sudah dalam bentuk sertifikat HM atas nama Lina Wiraswati yang tinggal di Lampung. Jadi bukan dalam bentuk Letter C.


Kliennya membeli tanah seluas 682 meter itu senilai Rp 850 juta dan diberikan tanda jadi sebesar Rp 400 juta dan sisanya akan dibayarkan pada bulan Oktober mendatang secara bertahap. Karena pembelian lahan belum lunas maka posisi sertifikat saat ini ada di notaris.

"Klien saya baru memberikan uang muka senilai Rp 400 juta. Jadi klien kami tidak memegang sertifikat sama sekali, pengajuan IMB juga belum," kata Ary dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (13/5).

Ditegaskan dia, kliennya tidak mengetahui tembok tersebut berstatus objek diduga cagar budaya (ODCB). Bahkan pemilik lahan juga tidak menjelaskan bila tanah tersebut masuk dalam BCB.

"Kliennya hanya tahu dari bunyi sertifikat itu bawah tanah ini merupakan hasil dari akta waris, jadi awalnya tanah itu dimiliki oleh tujuh orang dan tahun 2014 sertifikat keluar. Jadi klien saya tidak tahu bagaimana pemilik sebelumnya bisa mendapatkan sertifikat," bebernya.  

Dia menambahkan, terkait kasus perobohan tembok bekas Keraton Kartasura, selaku kuasa hukum memberikan alternatif mediasi. Sebagaimana diatur dalam UU 30/1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) serta restorasi justice yang saat ini sedang dilakukan, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan.

"Kami siap untuk kooperatif dalam menuntaskan persoalan ini," tandasnya.

Dia juga membantah pernyataan di beberapa media yang menyebut jika tanah tersebut akan dibangun menjadi tempat kost atau bengkel.  

"Hal tersebut tidak benar sama sekali jika tanah tersebut akan dibangun kos-kosan maupun bengkel,” pungkasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya