Sidang paripurna DPRD Lampung/RMOLLampung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dinilai oleh BPK RI gagal atau tidak memadai dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari tatacara kerja pemprov yang belum sepenuhnya menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah pusat secara memadai.
"Terus pemprov juga belum sepenuhnya mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota secara memadai," kata Staf Ahli bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara, Novian Herodwijanto, dalam sidang paripurna DPRD Lampung, Kamis (12/5).
Tak hanya itu, pemprov belum sepenuhnya mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di antara satker terkait di bawah kendalinya dan institusi terkait lainnya.
Kemudian, lanjut Novian, pemprov juga belum sepenuhnya menggunakan basis data terkait kemiskinan yang terpadu dalam perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
"Pemprov Lampung belum sepenuhnya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan peruntukan sasaran daerah miskin atau masyarakat miskin," ujarnya.
"Dan yang terakhir itu pemprov belum sepenuhnya melaksanakan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara memadai," tambah Novian.
Merespons hal tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membenarkan bahwa dari 15 kabupaten/kota memang masih ada masyarakat miskin. Namun, ia mengklaim ekonomi Lampung masih terbaik di Sumatera.
"Izin staf ahli, Lampung sudah disampaikan bahwa ekonominya terbaik di Sumatera tetapi memang masih ada masyarakat yang miskin dalam kabupaten, satu atau dua itu biasa tetapi bukan berarti pemerintah provinsi mengabaikan, tetapi memang ini merupakan tanggung jawabnya bupati," ujar dia.
"Dan itu sudah saya perintahkan (bupati atau walikota) InsyaAllah bapak hadir tahun depan itu sudah tidak ada lagi dan saya tidak mau mendengar lagi sebutan miskinnya itu di sini," tutupnya.
