Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendukung pemulihan eknomi dan mendorong perekonomian di Jawa Tengah. Salah satu yang diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi ini adalah dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi bersama para Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Gubernur Jawa Tengah, Rabu (11/5). Airlangga mengatakan, upaya penting yang diperlukan mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbagai kawasan di Jawa Tengah.
Hal ini telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal �" Semarang �" Salatiga �" Demak �" Grobogan, Kawasan Purworejo �" Wonosobo �" Magelang �" Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal �" Pemalang.
“Rakor ini ditujukan untuk membahas upaya akselerasi penyelesaian proyek-proyek di Jawa Tengah hingga tahun 2024, serta memastikan ketersediaan alokasi anggaran di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,†ujar Menko Airlangga.
Airlangga kemudian memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek, dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan proyek.
Antara lain proyek Pipa Gas Transmisi Cirebon �" Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp 1,2 triliun, diarahkan agar Kementerian ESDM segera menyelesaikan pembangunan pada 2023.
Ada juga pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan pembangunan Jalan Tol Ruas Solo�"Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada 2022 senilai Rp 6,5 triliun.
Menko Airlangga juga mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan pada 2023, sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan pada 2024 atau maksimal 2025.
Sementara untuk pembangunan SPAM Regional Keburejo membutuhkan kontribusi APBD Pemerintah Provinsi Jateng pada tahun anggaran 2023. Gubernur Jawa Tengah berkomitmen untuk menganggarkan APBD sejalan dengan progress pembangunan IPA dan WTP dari Kementerian PUPR.
Tidak hanya itu, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah, terutama pada 2022 dapat dilaksanakan untuk badan bendungannya sehingga Kementerian PUPR dapat mengalokasikan konstruksi mulai 2023.
Airlangga memastikan, sisa kebutuhan anggaran akan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat. Termasuk intim Pembangunan KI Brebes, Kab. Brebes saat ini didorong untuk tetap dilaksanakan dengan skema yang berbeda yaitu melalui skema
business to business (pendanaan swasta).
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar itu juga mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri, Kabupaten Kendal, pada 2024 dalam rangka mendukung KEK Kendal dan KIT Batang. Termasuk, mendorong percepatan pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pemalang.
Sebab, tegas Airlangga, hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) di beberapa Kabupatenktersebut.
Airlangga juga menyampaikan arahan terkait upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu tanah musnah dalam trase jalan tol tersebut.
“Kemenko Perekonomian bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian tanah musnah dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-demak, baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya,†ujar Menko Airlangga.
Airlangga juga mengingatkan soal pentingnya komitmen Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dalam memenuhi
readiness criteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait.
