Berita

Ketua DPR AS, Nancy Pelosi /Net

Dunia

AS Loloskan Bantuan Rp 581 Triliun, Pelosi: Rakyat Ukraina Berjuang untuk Demokrasi Mereka yang Berarti untuk Demokrasi Kita Juga

KAMIS, 12 MEI 2022 | 07:30 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat akhirnya menyetujui paket militer dan bantuan lain yang nilainya mencapai hampir 40 miliar dolar AS (581,3 triliun rupiah) untuk mendukung Kiev melawan Moskow.

Dari keseluruhan suara setuju hanya 57 anggota Partai Republik yang menolak tindakan yang dicapai dalam pemungutan suara yang berlangsung hanya beberapa jam setelah teks RUU itu dirilis pada Selasa (10/5) waktu setempat.

Untuk mendorong RUU itu, Demokrat setuju untuk melepaskannya dari paket bantuan Covid-19 senilai 10 miliar dolar AS, yang ditentang keras oleh Partai Republik.


Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer telah berjanji untuk "bergerak cepat" meloloskan undang-undang tersebut, yang akan membawa total dukungan AS untuk Ukraina tahun ini menjadi hampir 54 miliar dolar AS. Dana tersebut lebih dari yang dihabiskan Washington untuk bantuan asing di seluruh dunia pada 2019.

Dalam pidatonya Ketua DPR Nancy Pelosi mengklaim bahwa RUU itu adalah masalah keamanan nasional AS.

“Rakyat Ukraina berjuang untuk demokrasi mereka, dan dengan demikian, untuk demokrasi kita juga," katanya, seperti dikutip dari AP.

Kritikus dari Partai Republik, Andy Biggs berpendapat bahwa bantuan tersebut terlalu besar dan seharusnya tidak dilakukan.

"Kita tidak dapat membantu Ukraina dengan menghabiskan uang yang tidak kita miliki," katanya.

Anggota parlemen menyetujui lebih banyak dana daripada 33 miliar dolar AS yang awalnya diminta oleh Presiden Biden.

“Kami tidak dapat menunda upaya perang vital ini,” kata Biden pada hari Senin, mendesak Kongres untuk bergerak cepat.

Sebelumnya pada hari Senin, Biden menandatangani 'Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act Of 2022', sebuah skema era Perang Dunia II untuk menyalurkan senjata dan peralatan lainnya ke pemerintah di Kiev, yang disetujui oleh Kongres pada akhir April lalu.

Senjata yang dikirim berdasarkan undang-undang ini terpisah dari bantuan militer langsung senilai hampir 4 miliar dolar AS yang telah dikirim AS ke Ukraina sejak dimulainya operasi militer Rusia pada Februari, dan dari pasokan senjata yang disahkan oleh paket baru senilai 40 miliar dolar AS.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya