Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Luqman Hakim/Net

Politik

Jika Tak ada Penjelasan Spesifikasi, PKB Minta Pengadaan Gorden untuk Rumah Dinas DPR RI Dibatalkan

RABU, 11 MEI 2022 | 05:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sekretariat Jenderal DPR RI diminta menjelaskan secara detail spesifikasi gorden yang masuk dalam tender pengadaan untuk rumah dinas dewan. Total anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp 43,5 triliun atau Rp 90 juta per rumah.

Dikatakan anggota Komisi IX DPR RI Luqman Hakim, jika Setjen DPR RI tidak dapat menjelaskan detail spesifikasi itu, maka proyek tersebut harus dibatalkan.
"Selama pihak Kesetjenan DPR tidak dapat memberi penjelasan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan, saya minta proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR tahun ini dibatalkan," ujar Luqman Hakim kepada wartawan, Selasa (10/5).

Luqman mengatakan, pembatalan proyek itu bisa dilakukan meskipun sudah ada perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender.

Luqman mengatakan, pembatalan proyek itu bisa dilakukan meskipun sudah ada perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender.

Lanjut legislator PKB ini, tanpa penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat, maka proyek gorden rumah dinas DPR itu hanya menambah penilaian negatif masyarakat kepada DPR.

"Saya yakin banyak teman-teman anggota DPR yang merasa malu masalah gorden ini jadi kontrovers negatif di tengah masyarakat," pungkasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya