Berita

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam/Net

Politik

Jangkar Penentu Koalisi Pilpres 2024, Golkar Disarankan Terbuka Memainkan Peran Politiknya

SELASA, 10 MEI 2022 | 22:14 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Partai Golkar dipandang bisa menjadi jangkar penentu pasangan Pilpres 2024. Pandangan ini muncul usai ada pertemuan antara Ketua Umumnya Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa hari lalu.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam mengusulkan agar Golkar perlu membuka berbagai skema kemungkinan dan tidak langsung mengunci nama Airlangga sebagai Capres sebagai "harga mati".

Menurut Umam, Airlangga bisa memainkan peran sebagai "king maker" dalam proses pembentukan koalisi. Secara teknis, ia membuka peluang dirinya sebagai Capres tetapi sekaligus membuka peluang tokoh-tokoh muda yang lain seperti Anies, Ganjar atau bahkan AHY.


"Untuk maju sebagai Capres dalam Pilpres 2024 mendatang. Dinamika politik yang terus dikawal akan menentukan, dimana Golkar dan Demokrat bisa menjadi jangkar," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/5).

Ia melihat jika basis koalisi Golkar-Demokrat menguat, tidak menutup kemungkinan Nasdem, PAN, PPP dan juga PKS bisa ikut dalam gerbong mereka.

Meski demikian, peluang untuk mengusung Ganjar Pranowo perlu ditinjau ulang. Sebab, berpotensi menciptakan resistensi politik dari PDIP.

Umam pun mengusulkan alternatif pasangan yang bisa dipertimbangkan adalah Anies-AHY. Apalagi keduanya terbukti memiliki bekal elektabilitas memadai dalam sejumlah simulasi pasangan Capres-Cawapres di berbagai survei nasional.

"Maka Golkar bisa ikut menjadi jangkar sekaligus motor utama pengusung skema Capres-Cawapres potensial ke depannya, agar memastikan Golkar tetap berada di pihak yang memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan pertarungan," pungkas Dosen Universitas Paramadina ini.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya