Berita

Ilustrasi Partai Golkar/Net

Politik

Survei Pileg 2024 LKPI: Elektabilitas Golkar di Atas PDIP dan Gerindra

SENIN, 09 MEI 2022 | 19:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tingkat elektabilitas Partai Golkar tercatat paling tinggi dalam hasil survei terbaru Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) pada medio 17 hingga 30 April 2022.

Direktur Eksekutif LKPI Andri Gunawan menjelaskan, kecenderungan terhadap Golkar ditunjukkan mayoritas responden dengan total 2.150 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berumur 117 tahun ke atas.

"Elektabilitas Golkar berada di peringkat teratas dengan nilai 17,8 persen," ujar Andri dalam rilis survei yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/5).


Partai lain yang elektabilitasnya di bawah Golkar, beberapa di antaranya merupakan partai yang pada Pemilu 2019 lalu mendapat banyak suara, bahkan ada yang memperoleh kursi paling banyak di DPR RI.

"Posisi kedua atau di bawah Golkar ditempati PDI Perjuangan  dengan angka 16,4 persen, diikuti Partai Gerindra dengan 16,3 persen," beber Andri.

Untuk urutan keempat, LKPI menemukan 7,4 persen responden cenderung memilih Partai Demokrat. Sementara di urutan kelima ada PKS dengan tingkat elektabilitas 5,2 persen.

"Dan PKB 4,3 persen di urutan keenam. Partai Nasdem menjadi partai ketujuh yang lolos ke Senayan dengan nilai 4,2 persen," imbuh Andri.

Adapun partai lainnya tercatat memiliki elektabilitas rendah dan potensi tak lolos ke Senayan pada 2024 karena Parlementary Threshold-nya di bawah 4 persen.

Di antaranya ada PAN 2,2 persen, PPP 2,1 persen, Perindo 2,0 persen, PRIMA 2,0 persen, Garuda 1,4 persen, Partai Buruh 1,3 persen, PBB 1,2 persen, dan Gelora 0,6 persen," papar Andri.

"Selain itu juga ada PSI yang cuma mendapat 0,5 persen, Hanura 0,2 persen, Partai Ummat 0,1 persen, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu 14,8 persen," tandasnya.

Dalam survei ini, LKPI menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error kurang lebih 2,12 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini dilakukan in depth interview dengan metode face to face di 34 provinsi terpilih sebanyak 429 kabupaten/kota.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya