Pengolahan minyak sawit mentah/Net
Kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng yang diumumkan Presiden Joko Widodo diperkirakan tidak akan berumur panjang. Pasalnya, kebijakan tersebut justru berdampak buruk pada daerah penghasil sawit.
Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) Andi Muhammadyah memperkirakan, kebijakan larangan ekspor CPO itu akan berakhir setelah amsa libur lebaran.
"Pelarangan ekspor CPO tidak akan lama, paling juga habis lebaran dibuka kembali, karena perekonomian butuh bertumbuh dan lapangan kerja baru juga dibutuhkan akibat dampak Covid-19 yang sudah menyebabkan PHK besar besaran," kata Andi dalam keterangannya, Selasa (3/5).
Dikatakan Andi, pelarangan ekspor CPO tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk menurunkan harga minyak goreng kemasan maupun curah di dalam negeri.
Kalaupun terjadi kenaikan harga di pasaran, lanjutnya, masalah tersebut sudah diberikan solusi melalui jaring pengaman sosial berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah.
"Perlu dicatat juga, didasarkan kebutuhan fisik mininum untuk seorang buruh dengan istri dengan dua anak membutuhkan 0,78 liter minyak goreng seminggunya," terangnya.
"Artinya sebulan hanya dibutuhkan 3,12 liter, dengan BLT Rp 100 ribu rupiah perbulan sudah terpenuhi 2 liter minyak goreng untuk keluarga penerima BLT. Sementara sisanya tentu ditutup dengan pengeluarannya setiap bulan yang hanya dibutuhkan untuk membeli 1,12 liter minyak goreng," katanya lagi.
Selain merugikan petani sawit, Andi mengatakan, larangan ekspor CPO juga akan menguntungkan negara tetangga yang juga penghasi minyak sawit.
"Dampak larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng Indonesia akan menyebabkan penurunan harga domestik dan mendorong kenaikan harga di pasar lain seperti Malaysia," tandasnya.
