Berita

Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha/Net

Politik

PSI Kian Dicap Negatif, Kader Minta Pengurus DPP Dievaluasi

MINGGU, 01 MEI 2022 | 22:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai Solidaritas Indonesia terus mendapat sentimen negatif dari publik. Penyebabnya pun beragam, mulai keluarnya Tsamara Amany dan tudingan Jubir PSI Sigit Widodo terhadap Anies Baswedan.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengakui bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan sikap PSI belakangan ini. Terlebih ketika banyak blunder yang dilakukan partai itu.

Ia juga menjelaskan bahwa banyak masyarakat mempertanyakan berbagai manuver partainya, khususnya terhadapa Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan.


"Kita hanya fokus pada Pak Anies,  kita terlalu tendensi secara pribadi. Jadi menurut saya itu sinyalemen yang harus dijawab dan diklarifikasi oleh teman-teman DPP ya menurut saya," kata Anggara.

Anggara menengarai, ada masalah di internal struktur PSI. Imbasnya, banyak komentar-komentar yang dilontarkan kader PSI bukanya membangun malah menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Tanda-tanda itu, kata Anggara juga dibaca oleh sejumlah pengamat politik. Dia mengakui juga bahwa memang perlu mengevaluasi menyeluruh arah kebijakan PSI selama ini.

Kritik dari sejumlah pihak mestinya bisa ditampung menjadi masukan bagi internal kepengurusan PSI.

Secara khusus, Anggara menyinggung pentingnya bagi PSI mengevaliasi pendekatan komunikasi politiknya. Alasannya, banyak pernyataan politik pengurus PSI yang reaktif dalam menyikapi masalah.

"Cari dulu data dan faktanya sebelum kita memberikan komentar atau memberikan sikap ke media yang akhirnya bisa menimbulkan potensi polemik di masyarakat. Kan hal-hal ini seharusnya bisa kita lakukan gitu," terang dia.

Sebagai bagian dari PSI, Anggara mengaku merasakan kebijakan yang diambil DPP PSI terkesan minim sosialisasi dan rembukan. Sehingga sikap yang diambil DPP pun cenderung spontan tanpa terlebih dahulu memberi arahan kepada kader-kader di daerah.

Namun begitu, Anggara memastikan pengambilan keputusan pada DPW PSI Jakarta cukup demokratis. Di mana semua elemen PSI di Jakarta turut dilibatkan.

Anggota DPRD DKI kelahiran 16 Mei 1989 itu mengatakan, sebagai partai politik, PSI memang memiliki tugas untuk mengawal pemerintah dengan memberikan kritik ataupun masukkan. Namun harus objektif, bukan menyerang personal.

Dia juga menekankan bahwa setiap yang mengkritik harus pula berani untuk berlapang dada menerima kritik.

"Tapi kalau saya sih kembali kepada poin ya, kalau kita berani untuk mengkritik ya kita harus berani menerima kritik kan? Entah datangnya dari mana ya kita lihat substansinya dari kritikannya. Kalau memang ada hal-hal yang harus dibenahi ya kita benahi sama-sama gitu," katanya.

Lebih dari itu, Anggara berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik di partainya. Hal ini demi kembali menggaet simpati publik terhadap partai yang getol menyuarakan antikorupsi itu.

"Kalau saya sih berharap ada apa pun namanya ada langkah perbaikan karena kita parpol kan nih menurut saya ya parpol itu harus berhasil memenangkan persepsi dan simpati dari rakyatkan. Nah kalau misalnya kita berada di jalan yang banyak menimbulkan antipati ya menurut saya harus ada keputusan yang diambil," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya