Berita

Kapal tanker Anabelle yang ditangkap TNI AL di Perairan Barat Kalimantan/Net

Politik

DPR Minta Kapal Tanker Berbedera Asing Pembawa CPO Diusut Tuntas

SABTU, 30 APRIL 2022 | 09:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Aparat penegak hukum didesak segera mengusut tuntas penyelundupan Crude Palm Oil (CPO) oleh Kapal Tanker MT Anabelle yang ditangkap TNI AL, Koarmada I di Perairan Barat Kalimantan.

Sebab, insiden tersebut telah melanggar aturan pemerintah yang melarang ekspor CPO dalam rangka mengamankan pasokan minyak goreng dalam negeri.

"Saya yakin bukan hanya ini, tentu ada pihak-pihak lain juga akan melakukan itu. Semua perairan yang keluar ini kita minta diawasi betul oleh aparat," tegas anggota Komisi V DPR RI fraksi Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/4).


Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dengan penghasil sawit terbesar. Oleh sebab itu, kelangkaan minyak goreng yang terjadi adalah sebuah ironi, apalagi dengan adanya ekspor CPO dian-diam.

"Saya mengatakan ini kejahatan kemanusiaan. Kita sedang langka minyak goreng mereka seenaknya aja ekspor. Jelas ini pelanggaran," sambungnya.

Di sisi lain, Syarief mengapresiasi TNI AU yang telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan oleh kapal berbendera Marshal Island dan dinakhodai seorang WN China, Zhao Junfeng, dengan 24 orang ABK.

"Barusan presiden mengeluarkan regulasi berkaitan dengan tidak ada ekspor, ternyata kurang dari sehari sudah ada yang nekat untuk melakukan ekspor itu," kata Syarief.

Menurut anggota DPR RI Dapil Kalbar ini, penyelundupan CPO oleh Kapal Tanker MT Anabelle itu harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Sebab, pemerintah telah berupaya mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dengan melarang ekspor CPO tetapi oleh oknum-oknum tersebut masih terus dilakukan.

"Atas nama anggota DPR, saya meminta ini untuk dituntaskan dan ditindak. Karena kita tahu bersama persoalan Migor ini kan sudah hampir sekian bulan. Jadi saya kira ini harus serius ditindak sesuai dengan ketentuan yang ada," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya