Berita

Ketua KPK, Firli Bahuri/RMOL

Publika

KPK dan Publik

JUMAT, 29 APRIL 2022 | 17:31 WIB | OLEH: H. FIRLI BAHURI

SAHABAT antikorupsi, setelah beberapa peristiwa kemarin dan konferensi pers yang saya pimpin langsung,  memang berkembang berbagai isu dan komentar di seputar KPK dan pemberantasan korupsi.

Selama ini saya mengikuti pemberitaan di media maupun aksi-aksi unjuk rasa di kantor KPK. Intinya, kami terus memantau dan mendengar apapun yang menjadi aspirasi masyarakat. Apalagi masyarakat antikorupsi. Karena kami adalah lembaga publik yang harus terbuka dan mendengar suara masyarakat.

Meskipun ada banyak aspirasi dan demonstrasi di dunia nyata dan di dunia maya, kami di KPK  akan terus  juga bekerja sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan. Kita pegang teguh dan jalankan asas asas pelaksanaan tugas pokok KPK bukan karena desakan, opini, apalagi mimpi atau halusinasi.


Penegakan hukum itu nyata bukan fiksi atau misteri. KPK pun bekerja bukan karena pesanan, tapi diuji dengan kebenaran, kecukupan bukti yang kesemuanya hasil hasil kerja KPK diuji akhir di peradilan. Keputusan pada masa depan ada di tangan yang mulia para hakim.

Dan Masa depan tergantung pada apa yang kita kerjakan hari ini. Dengan keterbukaan dan kebebasan semua bisa bersuara, bahkan suara yang dulu tidak pernah terdengar sekalipun sangat nyaring tapi kini suara senyappun terdengar dengan keras dan nyaring.

Saya dan KPK tidak ada kepentingan dan saya tidak bermain politik. Kami kerja sesuai fakta hukum dan bukti yang cukup. Kami tidak akan pernah mentersangkakan seseorang tanpa bukti yang cukup.

Jangan pernah mengulangi kekeliruan masa lalu seperti Syafrudin Arsyad Temenggung bebas, Sofyan Basyir bebas dan Samin Tan bebas karena pengumpulan alat bukti yang tidak berhati-hati dan terperangkap irama dari luar serta opini.

Sekali lagi kita akan terus bekerja sampai indonesia bebas dari korupsi. Ini hal penting dan fundamental.

Saya bukan politisi, bukan pemilik Parpol dan bukan kader Parpol. Saya hanya orang kampung anak petani miskin yang memiliki semangat mengabdikan diri membebaskan nkri dari praktik korupsi.

Jika indonesia bebas dari korupsi maka kita bisa atasi dan selesaikan kesulitan rakyat (petani, nelayan,  perawat, bidan, guru honorer, buruh). Mereka hanya ingin mudah dapat kerja, bisa memenuhi kebutuhannya, bisa menyekolahkan anak-anaknya.

Saya juga sangat merasakan betapa beratnya beban yang dialami para buruh. Mereka bekerja banting tulang untuk memompa hasil produksi dan mereka penyambung kehidupan generasi bangsa melalui kerja-kerja mereka geliat ekonomi bergerak, pertumbuhan ekonomi bergerak meningkat.

Harapan mereka hanyalah mereka dapat bertahan dan sanggup menghadapi hidup serta kehidupan istri dan anak-anaknya. Termasuk juga Pekerja migran juga harus mendapat tempat yang layak karena sesungguhnya mereka pahlawan ekonomi dan pendapatan negara.

Akhirnya, saya ingin menegaskan bahwa semua yang terjadi di KPK bukan peristiwa politik tapi ini adalah peristiwa penegakan hukum yang berbasiskan kepada fakta dan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku baik hukum formil maupun hukum materiil nya.

Dan kami mendengar saran dan masukan sebagai bagian integral dari proses memperbaiki lembaga kami. Bukan sebagai proses untuk mempengaruhi apalagi membelokkan arah pemberantasan korupsi.

*Penulis adalah Ketua KPK RI

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya