Menko Polhukam Mahfud MD/Net
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengaku, untuk membangun persepsi publik yang positif terkait penegakkan hukum di Indonesia tidaklah mudah.
“Ada kesulitan bagi kita itu memperbaiki persepsi publik tentang pembangunan hukum. Pembangunan hukum pada umumnya, bukan pada penegak-penegak hukum satu persatu,†ucap Mahfud dalam acara Indikator Politik Indonesia secara virtual, di Jakarta, Kamis (28/4).
Mahfud menguraikan, jika para penegak hukum mampu berkoordinasi secara baik dengan memilah isu, akan menjadi berita besar di tengah masyarakat. Seperti pada kasus restorative justice dalam kasus Nurhayati di Garut, kemudian kasus Saiful Mahdi di Aceh yang dipecat sebagai dosen lantaran mengkritik dekannya.
Hal ini akan berpengaruh terhadap sistem penegakkan hukum yang ada di Indonesia.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa bagi pemerintah tidaklah mudah untuk memperbaiki persepsi atau kinerja penegakkan hukum pada umumnya, karena adanya kekuasaan yang terbagi.
"Begini misalnya, kejaksaan Agung bekerja habis-habisan, bisa membuktikan-membuktikan pada akhirnya oleh Mahkamah Agung bebas atau dikurangi hukumanya. itu juga kan tidak memuaskan publik dan kadang kala orang bicara 'wah hukum di Indonesia hancur, hukum di Indonesia apa' yang dituding lagi kan kita, eksekutif, padahal kita ga boleh masuk ke sana,†ujarnya.
Melalui survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia terkait kinerja penegak hukum di Indonesia ini, Mahfud menyampaikan perlu dilakukan secara intens agar ada bahan evaluasi terhadap kinerja penegak hukum.
"Nah itu yang saya sampaikan, oke ini tadi semua kita kerjakan, terima kasih ini sebagai masukan terhadap kami pemerintah tetapi juga ada kesulitan tertentu yang mungkin perlu pemilahan masalahnya itu bisa gak ya dilakukan melalui survei sehingga kalau bicara penegakan hukum pada umumnya itu ketika ada kesimpulan, ada variabel-variabel tertentu yang harus dijelaskan mengapa variabel itu kenapa dia berpengaruh,†demikian Mahfud.
