Utang Pemerintah ke BUMN Menumpuk, Ketua Fraksi PKS: Manajemen Pengelolaan Keuangan Negara Harus Diperbaiki

Per Maret 2022, jumlah utang Indonesia telah menembus angka Rp 7.052 triliun. Akibatnya, beban APBN ke depan akan lebih berat untuk menopang keuangan negara.

Terlebih, pemerintah ternyata memiliki utang kepada sejumlah BUMN yang angkanya mencapai ratusan triliun rupiah.

Merepons hal ini, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini berpendapat, pemerintah harus bertanggungjawab melunasi utang-utang tersebut, baik utang di luar negeri maupun kepada BUMN.

"Iya itu harus dibayar, utang kepada luar negeri harus dibayar, utang kepada BUMN juga, BUMN-BUMN ini kan kalau untung juga buat masuk ke APBN. Tinggal dipercepat saja gimana cara hitungnya,” kata Jazuli di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/4).

Menurutnya, cara yang paling ampuh untuk mengatasi utang pemerintah itu adalah dengan memperbaiki manajemen keuangan negara. Dan tidak mengandalkan utang kepada pihak ketiga untuk melakukan pembangunan.

"Manajemen BUMN, manajemen keuangan pemerintah, itu yang harus diperbaiki, itu yang penting. Bagaimana manajemen pengelolaan keuangan negara ini supaya enggak ngandelin utang yang mayoritas itu,” tutupnya.