Pimpinan Komisi VI DPR Minta Pemerintah Segera Bereskan Utang BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Namun demikian, pemerintah harus membayar kewajiban utang mereka pada BUMN agar perusahaan bisa berkembang dan mampu memberikan dampak positif bagi rakyat dan negara.

Begitu tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/4). Di mana berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Februari 2022 adalah sebesar 58,34 miliar dolar AS.

"Memang itu badan usaha milik negara mempunyai peran agent development, di mana itu menjadi satu hal yang membedakan dengan perusahaan sektor. Tetapi kalau dalam perusahaan ada bedanya, proyek ya dibayar gitu lho,” ujarnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini yakin pemerintah paham dengan kondisi yang dialami BUMN. Dia berharap utang segera dicicil dan kemudian pemerintah fokus menyelesaikan pekerjaan lain sebelum masa amanah berakhir.

"Saya kira pemerintah paham itu, dan sebaiknya segera dibereskan supaya banyak hal dan tugas lain yang juga masih harus dikerjakan oleh pemerintah,” katanya.

Aria Bima tidak ingin beban yang diderita BUMN harus ditutup dengan menggunakan pinjaman uang luar negeri. Sebab, hal itu justru akan membebani korporasi masing-masing BUMN.

“Jadi saya kira dia kan proyek, timelinenya waktu, dan kalau belum bayar penaltinya, biaya cost of fund-nya juga harus diperhitungkan,” tutupnya.