Ketua Komisi VI: Pemerintah Harus Bayar Utang ke BUMN agar Tak Berhenti Produksi

Sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beramai-ramai menagih utang pemerintah yang menumpuk hingga ratusan triliun.

Paling besar, Pertamina Rp 96,53 triliun di mana pemerintah punya belum dibayarkan untuk subsidi solar, dan selisih harga jual premium pada tahun 2017-2019.

Sedangkan PLN Rp 48 triliun, untuk kompensasi subsidi 2018-2019, dan subsidi diskon tarif listrik selama pandemi di tahun 2020 silam.

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza meminta agar pemerintah serius membayar utang itu. Setidaknya, menyicil utang kepada para parusahaan BUMN tersebut agar tidak semakin menumpuk karena beban bunga yang akan terus mengalir.

Selain soal beban bunga, kata legislator PKB ini, utang akan menyebabkan beban biaya yang akan mempengaruhi produksi. Utamanya, BUMN energi seperti Pertamina yang bahan bakar minyak produksinya dikonsumsi harian oleh masyarakat.

“Sebaiknya begitu (dicicil), Pertamina yang harus segera dibantu kalau tidak mereka bisa berhenti produksi,” ucap Faisol kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/4).