Presiden Kroasia Zoran Milanovic/Net
Isu bergabungnya Finlandia dan Swedia sebagai anggota NATO membawa kekhawatiran bagi Presiden Kroasia Zoran Milanovic. Bergabungnya dua negara itu menurutnya bisa sangat berbahaya dan sama saja dengan memprovokasi Rusia.
Berbicara kepada wartawan di Zagreb pada Selasa (26/4), Milanovic mengibaratkan itu saja dengan menusuk 'mata beruang merah dengan pena'.
"Sampai masalah undang-undang pemilu di Bosnia-Herzegovina diselesaikan, sampai Amerika, Inggris, Jerman -jika mereka bisa dan mau- memaksa Sarajevo dan Bakir Izetbegovic untuk memperbarui undang-undang pemilu dalam enam bulan ke depan dan memberikan Kroasia hak dasar mereka, Sabor (parlemen Kroasia) tidak boleh meratifikasi penerimaan siapa pun ke NATO,†tambahnya, seperti dikutip dari
AP, Rabu (27/4).
NATO tidak dapat menerima anggota baru tanpa persetujuan dari parlemen Kroasia yang sekarang, menambahkan bahwa dia melihat peran Kroasia saat ini sebagai "peluru perak bersejarah."
“Biarkan presiden atau menteri luar negeri AS mendengar ini sekarang. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan untuk Kroasia!" katanya lantang. Memuntahkan rasa muaknya kepada pihak-pihak yang menurutnya telah mengabaikan dan menyepelekan anggota NATO dan UE, dengan mengesampingkan Kroasia.
"Jika AS dan sekutu Eropa Baratnya menginginkan dua negara Skandinavia di NATO, mereka harus mendengarkan Kroasia," katanya lagi.
Keluhan terbesar Kroasia adalah sistem pemilihan di negara tetangga Bosnia-Herzegovina, yang memiliki komunitas etnis Kroasia yang diakui setara di bawah konstitusi 1995 yang mengakhiri perang saudara.
Zagreb bersikeras untuk memperbarui undang-undang pemilu sehingga orang Kroasia di Bosnia dapat memilih perwakilan mereka sendiri, berlawanan dengan praktik saat ini yang mengharuskan mereka dipilih oleh komunitas Muslim Bosnia yang jauh lebih besar, yang juga dikenal sebagai orang Bosnia.
Milanovic juga memaparkan keluhan Zagreb lainnya, seperti penolakan oleh UE untuk mengakui Bulgaria dan Rumania ke dalam perjanjian penyeberangan perbatasan Schengen, serta kurangnya pengakuan untuk provinsi Kosovo di Serbia yang memisahkan diri.
Kroasia menjadi anggota NATO pada 2009 dan bergabung dengan Uni Eropa pada 2013, ketika Milanovic menjadi perdana menteri. Politisi Sosial Demokrat itu telah menjadi presiden sejak Oktober 2020.
