Forum Civil 20 atau C20 turut mengawal agenda G20 dalam menyerap aspirasi dari kalangan bawah. C20 sepakat dengan tiga isu prioritas Presidensi G20, yaitu transisi energi, pemulihan kesehatan dunia, dan perbaikan ekonomi.
Program Officer International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang juga perwakilan C20, Bona Tua mengatakan, agenda besar C20 ke depan akan mengadakan media briefing dan webinar dari kelompok kerja (Pokja) C20 setiap bulan.
"Di bulan Mei ada media briefing dan side event dari Pokja SDGs and Humanitarian bertema perlindungan sosial bagi pekerja. Waktunya akan bersamaan dengan 2nd G20 Employment Working Group Meeting di Jogja pada 10-12 Mei," papar Bona kepada wartawan, Rabu (27/4).
C20 juga berpartisipasi memberikan intervensi dalam pertemuan-pertemuan Pokja resmi G20. Pada Juli mendatang, akan dilakukan dialog kebijakan nasional dengan mengundang Presiden Jokowi.
"Isi dialog nasional ini adalah penyampaian rekomendasi kebijakan C20 secara langsung kepada Presiden Jokowi yang dihasilkan dari riset dan melalui proses konsultansi nasional dan internasional. Berikutnya, C20 Summit akan diadakan pada Oktober 2022," terangnya.
Bona mengatakan C20 sudah membentuk tujuh Pokja yang terdiri dari SDGs & Humanitarian, Vaccine Access & Global Health, Taxation & Sustainable Finance, Gender Equality, Education, Digitalisation and Civic Space, Anti-Corruption dan Environment, Climate Justice and Energy Transition.
Setiap Pokja memiliki koordinator nasional dan internasional untuk memastikan isu-isu C20 memberikan perhatian kepada agenda global, khususnya kepada negara miskin dan berkembang.
Keanggotaan di masing-masing Pokja juga terdiri dari organisasi masyarakat sipil dari seluruh dunia yang secara rutin berdialog untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang inklusif.
Di sisi lain, Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi, Wahyu Perdana menyebut C20 akan menyoroti sejumlah isu dalam agenda G20 yang langsung bersinggungan dengan rakyat. Walhi juga masuk Pokja C20 soal
sustainable finance atau taksonomi hijau.
"Indonesia pada Januari mengeluarkan taksonomi hijau yang belum banyak dikeluarkan negara lain, termasuk Tiongkok. Taksonomi hijau mengklasifikasi jenis usaha yang mana berisiko ramah dan tidak terhadap lingkungan," kata Wahyu.
