Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Setop Ekspansi Sawit Korporasi dan Mulai Bangun Industri Pengolahan CPO

SELASA, 26 APRIL 2022 | 23:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah didorong untuk tegas dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap korporasi industri perkebunan sawit yang cenderung tidak kooperatif selama ini.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, menyusul ditetapkannya tiga petinggi perusahaan perkebunan sawit yang diduga terlibat dalam praktik mafia pengaturan perdagangan minyak goreng beberapa waktu yang lalu.

"Keberanian pemerintah dalam mengintervensi pasar, harus dimulai sejak awal dengan skema kebijakan yang win-win solution kepada para pelaku bisnis perkebunan sawit swasta yang memonopoli hampir 56 persen dari 16,4 juta hektare lahan sawit Indonesia saat ini,” ucap Sultan dalam keterangannya, Selasa (26/4).


"Tentunya dengan pendekatan politik kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional,” imbuhnya.

Menurutnya, upaya memproteksi kepentingan nasional harus dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membatasi penguasaan lahan secara terukur kepada konglomerat sawit.

Jangan sampai perusahaan perkebunan sawit yang memiliki alat produksi itu justru mendominasi penggunaan lahan yang diberikan oleh negara melalui skema Hak Guna Usaha (HGU).

"Sehingga mereka tidak kemudian merasa superior, apalagi sampai bandel terhadap ketentuan Domestik Market Obligation (DMO) pemerintah. Dan pada akhirnya negara harus menuruti skema harga yang ditentukan oleh para konglomerat sawit dan mengorbankan kepentingan nasional,” paparnya.

Dengan treatment kebijakan pembatasan penguasaan lahan sawit yang dikombinasikan dengan pembangunan pabrik CPO dan minyak goreng oleh BUMN dan BUMD, lanjutnya, seharusnya petani tidak harus menanggung dampak kebijakan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Kami sangat menghargai intervensi kebijakan pemerintah yang secara mengejutkan menutup keran ekspor CPO, meskipun harus diakui hal itu juga berdampak langsung pada penurunan Nilai Tukar Petani sawit di daerah," ucapnya.

"Semoga kebijakan ini tidak berlangsung lama, dan pemerintah segera memperbarui sistem pengelolaan industri sawit nasional secara profesional dan proporsional,” demikian Sultan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya