Pemerintah Dianggap Lebih Fokus IKN Ketimbang Ekonomi Rakyat, Demokrat: Menyedihkan!

Partai Demokrat menyesalkan hasil survei Litbang Kompas terbaru bertajuk "penanganan masalah kebutuhan pokok pada bulan puasa. Sebab isinya disebut bahwa mayoritas responden menilai pemerintah yang lebih fokus membangun ibukota negara (IKN) Nusantara dibanding kondisi ekonomi masyarakat.

"Menyedihkan!" tegas Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/4).

Menurut Herzaky, hasil survei itu sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan saat ini.
 
"Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami," sesalnya.

Herzaky menuturkan, sekitar empat bulan rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri yakni memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim), yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat.

"Tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kekuasaan itu," tegas Ketua Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat ini.

"Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitifitasnya. Tidak tahu mana yang seharusnya diprioritaskan. Pemerintah harus introspeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya," pungkas Herzaky.

Sebelumnya, lembaga survei Litbang Kompas merilis survei terbarunya bertajuk "penanganan masalah kebutuhan pokok pada di bulan puasa". Hasilnya, mayoritas responden menilai pemerintah lebih fokus membangun IKN Nusantara dibanding urus kondisi ekonomi masyarakat.

"Pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota negara baru dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat; Setuju 51,3 persen, Tidak setuju 47,1 persen, dan Tidak tahu 1,6 persen," begitu rilis Litbang Kompas.