Berita

Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Pemerintah Dianggap Lebih Fokus IKN Ketimbang Ekonomi Rakyat, Demokrat: Menyedihkan!

SELASA, 26 APRIL 2022 | 10:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrat menyesalkan hasil survei Litbang Kompas terbaru bertajuk "penanganan masalah kebutuhan pokok pada bulan puasa. Sebab isinya disebut bahwa mayoritas responden menilai pemerintah yang lebih fokus membangun ibukota negara (IKN) Nusantara dibanding kondisi ekonomi masyarakat.

"Menyedihkan!" tegas Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/4).

Menurut Herzaky, hasil survei itu sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan saat ini.
 

 
"Masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami," sesalnya.

Herzaky menuturkan, sekitar empat bulan rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri yakni memindahkan IKN ke Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim), yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat.

"Tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kekuasaan itu," tegas Ketua Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat ini.

"Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitifitasnya. Tidak tahu mana yang seharusnya diprioritaskan. Pemerintah harus introspeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya," pungkas Herzaky.

Sebelumnya, lembaga survei Litbang Kompas merilis survei terbarunya bertajuk "penanganan masalah kebutuhan pokok pada di bulan puasa". Hasilnya, mayoritas responden menilai pemerintah lebih fokus membangun IKN Nusantara dibanding urus kondisi ekonomi masyarakat.

"Pemerintah lebih fokus pada pembangunan ibu kota negara baru dibandingkan kondisi ekonomi masyarakat; Setuju 51,3 persen, Tidak setuju 47,1 persen, dan Tidak tahu 1,6 persen," begitu rilis Litbang Kompas.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya