Supaya Masyarakat Tak Ragu Divaksin, Legislator PPP Minta Pemerintah Cepat Sikapi Putusan MA Soal Vaksin Halal

Pemerintah diminta segera mengambil sikap atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi Perpres 99/2020 tentang keharusan pemberian vaksin halal bagi umat Islam.

Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mengatakan, respon cepat pemerintah juga berarti adanya komitmen untuk percepatan vaksinasi.

"Selain sebagai upaya untuk percepatan vaksinasi yang menyeluruh juga demi memberikan rasa tenang dan aman bagi umat Islam. Mereka tidak akan ragu lagi untuk melakukan vaksinasi, baik pertama, kedua ataupun booster," ujar Anas Thahir kepada wartawan, Sabtu (23/4).

Dikatakan legislator PPP ini, keputusan MA itu juga akan menjawab perdebatan di tingkat masyarakat akan kehalalan vaksin. Saat ini, menurutnya, ada beberapa kalangan yang enggan melakukan vaksinasi dikarenakan beredar kabar bahwa vaksin yang ada terbuat dari bahan yang haram.

"Untuk vaksin booster itu sendiri baru dua vaksin yang disarankan MUI dan dinyatakan halal. Sementara ketersediaan vaksin di daerah itu belum tentu halal," jelasnya.

Oleh karena itu, dia, pemerintah harus segera melakukan tindakan strategis dengan menyediakan stok vaksin halal dan mendistribusikannya terutama bagi umat Islam.

"Kemudian yang menjadi catatan, adalah pemerintah harus bertindak cepat dalam pengadaan vaksin halal ini, jangan sampai masyarakat dirugikan karena ketiadaan stok vaksin halal," tandasnya.