Berita

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira/Net

Politik

BI Bicara Krisis Parah, Bhima Yudhistira Berikan Lima Tips untuk Pemerintah

SABTU, 23 APRIL 2022 | 14:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah diminta untuk melakukan langkah antisipatif terhadap ancaman eksternal yang berbengaruh terhadap harga komoditas di dalam negeri.

Ancaman eksternal itu, terkait krisis yang sangat parah akibat pandemi Covid-19 yang belum usai ditambah perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan tekanan ekonomi makin tinggi. Itu semua, menyebabkan harga komoditas global meningkat tajam.

Hal itu disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, pada Sabtu (23/4).


"BI dan Pemerintah harus segera merespon tantangan eksternal dengan lima kebijakan," kata Bhima.

Pertama, kata dia, dorong dana hasil ekspor (DHE) untuk segera dikonversi dan disimpan di perbankan dalam negeri. DHE bisa didorong terutama ke pengusaha ekspor perkebunan sawit, batubara yang selama ini dianggap kurang patuh regulasi.

Kedua, jaga stabilitas harga pangan dan energi dengan penambahan subsidi energi maupun dana kompensasi.

"Realokasi anggaran dari infrastruktur misalnya ke stabilitas energi mendesak dilakukan," tegas Bhima.

Ketiga, kata Bhima, BI dan Pemerintah harus memperbesar insentif bagi PMA atau perusahaan asing agar lakukan re-investasi didalam negeri agar cegah transfer keuntungan ke negara asalnya.

"Keempat, kendalikan jumlah beban pembayaran bunga utang pemerintah dengan efisiensi belanja pegawai dan belanja barang," tuturnya.

Terakhir, Bhima meminta pemerintah untuk segera ciptakan iklim investasi yang kondusif. Sehingga, kegaduhan yang bersumber dari internal pemerintah bisa diredam secara signifikan untuk stabilitas ekonomi.

Pernyataan Bhima merupakan respon pada ucapan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti yang mengatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalami krisis yang sangat parah.

"Saat ini kita mengalami krisis yang sangat parah. Hal ini memperburuk gangguan pada rantai perdagangan dunia dan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global," kata Destry dalam diskusi virtual bertajuk Strengthening Economic Recovery Amidst Heightened Uncertainty, pada Jumat (22/4).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya