Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Segera Pecat Luhut Kalau Tidak Mau Berhadapan dengan Megawati dan Rakyat

KAMIS, 21 APRIL 2022 | 12:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Berulang kali, Presiden Joko Widodo disarankan untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan segera mengabaikan permainan Luhut Binsar Pandjaitan dalam mengelola negara.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, penundaan pemilu merupakan permainan politik yang dimainkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut dan gengnya, seperti yang dibaca sangat jelas oleh Megawati.

"Makanya Mega menolak permainan itu. Karena permainan penundaan pemilu didasarkan pada big data bohong oleh Luhut. Maka penundaan pemilu oleh Luhut itu menjerumuskan Jokowi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/4).


Karena, kata Muslim, penundaan pemilu hanya mengakomodir kepentingan Luhut, bukan kepentingan rakyat Indonesia.

"Jokowi harus segera memecat dan memberhentikan Luhut," tegas Muslim.

Jika tidak, Jokowi akan dianggap "main mata" dengan Luhu dalam hal penundaan pemilu.

"Jokowi harus mendengarkan Megawati dan abaikan permainan Luhut soal penundaan pemilu. Jika tidak, akibat permainan Luhut penundaan pemilu ini, Jokowi akan berhadapan dengan Megawati dan rakyat," terang Muslim.

Muslim kembali menegaskan dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat Luhut. Karena, akibat kebohongan Luhut soal big data, kata Muslim, mengakibatkan gelombang amarah rakyat yang juga berdampak kepada Jokowi.

"Karena rakyat anggap Jokowi lindungi Luhut. Karena tindakan Luhut ini merongrong kedaulatan rakyat, merusak konsitusi dan mencederai demokrasi," pungkas Muslim.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya