Turun ke Jalan, Aliansi Gerakan Rakyat Tuding Rezim Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat

Aksi turun ke jalan dilakukan Aliansi Gerakan Rakyat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (21/4).

Aliansi yang terdiri dari para buruh dan mahasiswa ini sedikitnya membawa 10 aspirasi.

Pertama, meminta pembahasan UU 11/2022 tentang Ciptakerja di DPR RI dihentikan. Mereka juga menolak adanya revisi UU 21/2000 tentang serikat pekerja.

"Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM sekarang juga," tegas Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah dalam keterangannya.

Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga minyak goreng yang kini sudah melambung tinggi, termasuk BBM, listrik, tol, dan pajak.

"Negara harus tegas terhadap koruptor. Tangkap, adili, dan sita harta koruptor," sambungnya.

Yang tak kalah penting, massa juga turut menyuarakan penolakan penundaan Pemilu 2024 yang belakangan masih digaungkan sejumlah pihak.

"Tolak penundaan pemilu dan masa perpangjang jabatan presiden. Presiden harus bertindak tegas terhadap para menteri yang memberikan statement tiga periode," sambungnya.

Bagi Aliansi Gerakan Rakyat, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin telah gagal dalam menyejahterakan rakyatnya.

"Kehidupan rakyat semakin merosot dan ketimpangan ekonomi menjadi jurang pemisah yang semakin lebar. Bukan memberikan subsidi malah sebaliknya, memangkas subsidi dan terus dilakukan," tandasnya.