Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

Legislator PDIP Endus Kasus Migor juga Libatkan Institusi Lain

RABU, 20 APRIL 2022 | 11:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penetapan tersangka kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW dalam kasus ekspor minyak goreng cukup mengejutkan masyarakat. Masyarakat pun geram dan meminta agar Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus tersebut.

Bahkan, anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengendus adanya upaya kongkalikong antara Kementerian Perdagangan dan kementerian lain dalam kasus ini.

"Saya juga meragukan bahwa persekongkolan tersebut hanya melibatkan institusi Kementerian Perdagangan, tetapi melibatkan institusi lain yang berkaitan dengan proses-proses tindak kejahatan tersebut,” kata Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/4).


Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Deddy mengaku miris dan kecewa dengan adanya oknum di Kemendag yang melakukan tindakan melawan hukum serta menyengsarakan rakyat kecil.

“Saya merasa sangat kecewa dan mengutuk keras kejahatan ini. Tindakan mereka sangat merusak kewibawaan pemerintah dan merugikan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Deddy.

"Oleh karena itu penegakan hukum harus dilakukan secara serius, tegas, dan konsisten serta tidak pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus disikat agar menjadi pembelajaran dan menimbulkan efek jera di masa depan,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta Kejagung memberi perhatian besar dalam kasus ini. Untuk kemudian mengusutnya hingga ke akar membongkar dalang di balik kelangkaan minyak goreng di pasaran yang melibatkan beberapa perusahaan besar.

"Saya juga berharap agar Kejaksaan Agung serius menangani perkara ini, termasuk kemungkinan terlibatnya perusahaan-perusahaan lain di luar tiga perusahaan itu. Karena tidak mungkin minyak goreng langka hanya karena ketiga perusahaan tersebut, hampir pasti perusahaan besar yang lain juga melakukan penyimpangan yang sama,” demikian Deddy.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya