Berita

Duta Besar Republik Islam Afghanistan Faizullah Zaki ketika menghadiri buka puasa bersama Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (15/4)/RMOL

Dunia

Mengapa Afghanistan Kembali Jatuh?

RABU, 20 APRIL 2022 | 01:49 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pertengahan Agustus tahun lalu, dunia terkejut. Taliban kembali menguasai Afghanistan. Dengan mudah. Tanpa menghadapi perlawanan yang berarti. Presiden Ashraf Ghani yang telah berkuasa di negara itu sejak 2014 memilih melarikan diri ke Qatar, meninggalkan rakyatnya dalam kebingungan.

Beberapa politisi senior Afghanistan memilih bertahan. Mantan Presiden Hamid Karzai dan pemimpin rekonsiliasi nasional Abdullah Abdullah, misalnya. Mereka mengupayakan dialog sedemikian rupa dengan Taliban, untuk mencegah situasi bergerak ke arah yang lebih buruk lagi.

Keberhasilan Taliban merebut kekuasaan Afghanistan itu bagi kebanyakan orang sungguh mengherankan. Bukankah, sejak Taliban berhasil dikalahkan koalisi Aliansi Utara dan Amerika Serikat tahun 2001, Afghanistan mendapatkan bantuan yang tidak sedikit, sangat banyak bahkan, dari komunitas internasional?


"What went wrong?" tanya wartawan senior dan CEO RMOL Network Teguh Santosa.

Yang ditanyanya adalah Duta Besar Republik Islam Afghanistan Faizullah Zaki yang menghadiri undangan buka puasa bersama yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (15/4).

Dubes Zaki yang duduk di sebelah kanan Teguh berusaha untuk memberikan jawaban terbaik yang ia punya dan mengaitkannya dengan supra struktur politik yang dibentuk Afghanistan melalui Loya Jirga, sebuah forum "adat" tertinggi yang diikuti kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh.

Loya Jirga menyepakati satu sistem pemerintahan yang akhirnya bersifat sangat kaku, yang oleh Dubes Zaki disebut sebagai sistem pemerintahan yang sangat tersentralisir. Di mana Presiden memiliki kekuasaan yang begitu besar. Sedemikian besar kekuasaan presiden, sehingga "check and balances" yang penting dalam praktik demokrasi tidak dapat ruang.

Sementara tanpa "check and balances", penguasa menjadi tidak akuntabel.

"Rakyat tidak bisa mengontrol kekuasaan. Hasilnya satu, yaitu korupsi yang menyebar luas dan tampak jelas," urai Dubes Zaki.

Dubes Zaki menuturkan, ketika kekuasaan tersentralisasi di tangan satu orang, dan orang itu dikelilingi oleh kelompok "Yes Man" yang tidak memiliki kapabilitas, maka kekuasaan tersebut akan hancur.

"Ini alasan utamanya, super-centralized government dan korupsi," pungkasnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Koops TNI Papua Gelar Baksos di Panti Asuhan Santa Susana Mimika

Rabu, 11 Maret 2026 | 02:09

Mahfud MD Usul Fraksi DPR Dibikin Dua Blok

Rabu, 11 Maret 2026 | 02:00

Wakapolri Ingin Setiap Kebijakan Polri Bisa Dipertanggungjawabkan secara Ilmiah

Rabu, 11 Maret 2026 | 01:33

Jimly Asshiddiqie Usul Masa Jabatan KPU seperti MK

Rabu, 11 Maret 2026 | 01:20

Iran Menolak Tunduk kepada Trump

Rabu, 11 Maret 2026 | 01:09

Inilah 11 Pimpinan Baru Baznas

Rabu, 11 Maret 2026 | 00:40

Cara Licik Fadia Arafiq Korupsi

Rabu, 11 Maret 2026 | 00:25

Setara Institute Catat 221 Pelanggaran KBB Sepanjang 2025

Rabu, 11 Maret 2026 | 00:15

Operasional TPST Bantargebang Ditargetkan Pulih dalam Sepekan

Rabu, 11 Maret 2026 | 00:01

Pramono-Rano Berhasil Tuntaskan PR Pemimpin Terdahulu

Selasa, 10 Maret 2026 | 23:29

Selengkapnya