Duta Besar Republik Islam Afghanistan Faizullah Zaki ketika menghadiri buka puasa bersama Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (15/4)/RMOL
Pertengahan Agustus tahun lalu, dunia terkejut. Taliban kembali menguasai Afghanistan. Dengan mudah. Tanpa menghadapi perlawanan yang berarti. Presiden Ashraf Ghani yang telah berkuasa di negara itu sejak 2014 memilih melarikan diri ke Qatar, meninggalkan rakyatnya dalam kebingungan.
Beberapa politisi senior Afghanistan memilih bertahan. Mantan Presiden Hamid Karzai dan pemimpin rekonsiliasi nasional Abdullah Abdullah, misalnya. Mereka mengupayakan dialog sedemikian rupa dengan Taliban, untuk mencegah situasi bergerak ke arah yang lebih buruk lagi.
Keberhasilan Taliban merebut kekuasaan Afghanistan itu bagi kebanyakan orang sungguh mengherankan. Bukankah, sejak Taliban berhasil dikalahkan koalisi Aliansi Utara dan Amerika Serikat tahun 2001, Afghanistan mendapatkan bantuan yang tidak sedikit, sangat banyak bahkan, dari komunitas internasional?
"
What went wrong?" tanya wartawan senior dan CEO RMOL Network Teguh Santosa.
Yang ditanyanya adalah Duta Besar Republik Islam Afghanistan Faizullah Zaki yang menghadiri undangan buka puasa bersama yang diselenggarakan
Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (15/4).
Dubes Zaki yang duduk di sebelah kanan Teguh berusaha untuk memberikan jawaban terbaik yang ia punya dan mengaitkannya dengan supra struktur politik yang dibentuk Afghanistan melalui Loya Jirga, sebuah forum "adat" tertinggi yang diikuti kepala-kepala suku dan tokoh-tokoh masyarakat berpengaruh.
Loya Jirga menyepakati satu sistem pemerintahan yang akhirnya bersifat sangat kaku, yang oleh Dubes Zaki disebut sebagai sistem pemerintahan yang sangat tersentralisir. Di mana Presiden memiliki kekuasaan yang begitu besar. Sedemikian besar kekuasaan presiden, sehingga
"check and balances" yang penting dalam praktik demokrasi tidak dapat ruang.
Sementara tanpa
"check and balances", penguasa menjadi tidak akuntabel.
"Rakyat tidak bisa mengontrol kekuasaan. Hasilnya satu, yaitu korupsi yang menyebar luas dan tampak jelas," urai Dubes Zaki.
Dubes Zaki menuturkan, ketika kekuasaan tersentralisasi di tangan satu orang, dan orang itu dikelilingi oleh kelompok
"Yes Man" yang tidak memiliki kapabilitas, maka kekuasaan tersebut akan hancur.
"Ini alasan utamanya,
super-centralized government dan korupsi," pungkasnya.
