Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Setuju Jusuf Kalla, Ketua PKS: Besaran Utang Kita Lampu Kuning

SELASA, 19 APRIL 2022 | 13:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla atau JK yang menyebut calon presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2024 memiliki tantangan serius karena harus bisa membayar utang pemerintah yang bernilai ribuan triliun, terus menjadi sorotan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyatakan kata sepakat dengan pernyataan JK tersebut. Menurutnya, poin dari pernyataan JK tersebut sangat beralasan.

"(Pernyataan JK sangat) beralasan," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (19/4).


Sebab, jelas Mardani, utang pemerintah Jokowi sudah tembus angka Rp 7.014,58 triliun dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,17 persen

"Pertama, utang itu buruk. Kedua, besaran utang kita lampu kuning. Lebih dari 40 persen PDB kita. Komposisi komersialnya cukup mengkhawatirkan," jelasnya.

Atas dasar itu, pemerintahan Jokowi-Maruf perlu mengantisipasi utang pemerintah yang jumlahnya ribuan triliun itu agar tidak berdampak pada kedaulatan negara.

"Pemerintah perlu kebijakan cerdas jangan dengan berutang. Jika terus berlanjut bisa membahayakan kedaulatan negara dan pelayanan pada rakyat," pungkasnya.

JK sempat mengatakan bahwa calon presiden pengganti Jokowi pada periode 2024 memiliki tantangan serius karena harus bisa membayar utang pemerintah. Utang pemerintah itu kini sudah mencapai ribuan triliun.

"Saya bilang presiden akan datang harus punya kemampuan besar dan tahan banting karena tantangan pada masa mendatang salah satunya sisi ekonomi masih belum dalam kategori baik," ujar Jusuf Kalla di kediamannnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (17/4). 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya