Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Setuju Jusuf Kalla, Ketua PKS: Besaran Utang Kita Lampu Kuning

SELASA, 19 APRIL 2022 | 13:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla atau JK yang menyebut calon presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2024 memiliki tantangan serius karena harus bisa membayar utang pemerintah yang bernilai ribuan triliun, terus menjadi sorotan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyatakan kata sepakat dengan pernyataan JK tersebut. Menurutnya, poin dari pernyataan JK tersebut sangat beralasan.

"(Pernyataan JK sangat) beralasan," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (19/4).

Sebab, jelas Mardani, utang pemerintah Jokowi sudah tembus angka Rp 7.014,58 triliun dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,17 persen

"Pertama, utang itu buruk. Kedua, besaran utang kita lampu kuning. Lebih dari 40 persen PDB kita. Komposisi komersialnya cukup mengkhawatirkan," jelasnya.

Atas dasar itu, pemerintahan Jokowi-Maruf perlu mengantisipasi utang pemerintah yang jumlahnya ribuan triliun itu agar tidak berdampak pada kedaulatan negara.

"Pemerintah perlu kebijakan cerdas jangan dengan berutang. Jika terus berlanjut bisa membahayakan kedaulatan negara dan pelayanan pada rakyat," pungkasnya.

JK sempat mengatakan bahwa calon presiden pengganti Jokowi pada periode 2024 memiliki tantangan serius karena harus bisa membayar utang pemerintah. Utang pemerintah itu kini sudah mencapai ribuan triliun.

"Saya bilang presiden akan datang harus punya kemampuan besar dan tahan banting karena tantangan pada masa mendatang salah satunya sisi ekonomi masih belum dalam kategori baik," ujar Jusuf Kalla di kediamannnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (17/4). 

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya