Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

Setuju Jusuf Kalla, Ketua PKS: Besaran Utang Kita Lampu Kuning

SELASA, 19 APRIL 2022 | 13:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla atau JK yang menyebut calon presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2024 memiliki tantangan serius karena harus bisa membayar utang pemerintah yang bernilai ribuan triliun, terus menjadi sorotan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera bahkan menyatakan kata sepakat dengan pernyataan JK tersebut. Menurutnya, poin dari pernyataan JK tersebut sangat beralasan.

"(Pernyataan JK sangat) beralasan," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (19/4).


Sebab, jelas Mardani, utang pemerintah Jokowi sudah tembus angka Rp 7.014,58 triliun dengan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 40,17 persen

"Pertama, utang itu buruk. Kedua, besaran utang kita lampu kuning. Lebih dari 40 persen PDB kita. Komposisi komersialnya cukup mengkhawatirkan," jelasnya.

Atas dasar itu, pemerintahan Jokowi-Maruf perlu mengantisipasi utang pemerintah yang jumlahnya ribuan triliun itu agar tidak berdampak pada kedaulatan negara.

"Pemerintah perlu kebijakan cerdas jangan dengan berutang. Jika terus berlanjut bisa membahayakan kedaulatan negara dan pelayanan pada rakyat," pungkasnya.

JK sempat mengatakan bahwa calon presiden pengganti Jokowi pada periode 2024 memiliki tantangan serius karena harus bisa membayar utang pemerintah. Utang pemerintah itu kini sudah mencapai ribuan triliun.

"Saya bilang presiden akan datang harus punya kemampuan besar dan tahan banting karena tantangan pada masa mendatang salah satunya sisi ekonomi masih belum dalam kategori baik," ujar Jusuf Kalla di kediamannnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (17/4). 

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya