Relawan Puan Masih Ragukan Komitmen Jokowi Soal Masa Jabatan Presiden

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang tetap patuh pada konstitusi terkait penolakan perpanjangan dan penambahan masa jabatan presiden patut diragukan.

Pasalnya, hingga kini Jokowi masih membiarkan beberapa menteri yang menjadi sumber kegaduhan soal penundaan Pemilu 2024, bercokol di kabinet.

"Sumber dari kegaduhan soal penundaan Pemilu kan dari Istana. Misalnya, Menko Marvest, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim memiliki big data sebanyak 110 juta orang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden," kata Ketua Umum Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN), Dady Palgunadi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/4).

"Lalu, ada Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang bilang investor masih menginginkan Jokowi tetap berkuasa," imbuh Deddy yang menggerakkan relawan pendukung Ketua DPR RI Puan Maharani.

Menurut Dady, yang paling penting adalah bagaimana para menteri fokus terhadap bidangnya masing-masing, bukan cawe-cawe perpanjangan jabatan atau penambahan periode presiden.

"Beban hidup masyarakat semakin meningkat dengan naiknya sejumlah harga bahan pokok. Belum lagi soal perekonomian yang baru mau pulih akibat dampak pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Jangan sampai kegaduhan-kegaduhan politik malah membuat kondisi yang mulai memulih jadi kontraproduktif," kata Dady.

Untuk itu, sambungnya, ketegasan Jokowi diuji melalui sikapnya dalam menindak tegas para menteri yang tidak melaksanakan tugas dengan baik atau memiliki agenda politik terselubung.

"Bila Jokowi tidak mencopot menteri yang buat gaduh soal penundaan pemilu, maka ada kemungkinan Jokowi juga happy-happy saja bila jabatannya diperpanjang," ucap aktivis '98 yang terafiliasi di Front Jakarta ini.

Terlebih lagi, lanjut Dady, meski waktu pemilu sudah ditentukan, anggarannya tetap belum jelas. Dady mencurigai, hal itu bisa menjadi alasan pemerintah untuk menunda pemilu.  

"Meski waktu pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan, saya masih curiga tetap ada peluang bagi Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan. Bisa saja alasannya anggarannya belum ada lah, masih pandemi Covid-19 lah, dan sebagainya," tandasnya.