Berita

Rekonstruksi penembakan enam laskar FPI/Net

Politik

Soroti Kasus KM 50, Wakil Ketua DPD Anggap Amerika Cari-cari Kesalahan Indonesia

SENIN, 18 APRIL 2022 | 19:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin menuding Amerika Serikat tengah mencari-cari kesalahan Indonesia dengan logika hak asasi manusia (HAM).

"Dunia telah memahami secara baik tentang logika dan standar ganda atas prinsip HAM mereka yang mengaku sebagai para pejuang HAM itu. Mereka berpura-pura buta dan merasa benar dengan agresi militer Israel dengan perlengkapan perang yang mereka bantu di Al Aqsa hari ini," sindir Sultan melalui keterangan tertulis, Senin (18/04).

Menurutnya, negeri paman sam itu sedang cemburu dengan gestur diplomatik Indonesia yang baik-baik saja bersama Rusia dan melejitnya popularitas Putin jagat maya publik Indonesia saat ini. Terutama ketika dikaitkan dengan posisi kita sebagai presidensi G20.

"Terlalu jauh bagi AS untuk memperkeruh suasana sosial politik Indonesia dengan mengungkap hal yang telah selesai dibicarakan di internal Indonesia. Publik Indonesia tidak akan terpengaruh dengan pendekatan politik yang memecah belah seperti itu," katanya.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu pun meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan propaganda asing yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial bangsa itu.

"Bangsa ini sudah terlalu kuat dan maju untuk diadu domba," demikian Sultan.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) membahas sentimen anti-Semit alias kebencian terhadap Yahudi di Indonesia dalam laporan tahunannya mengenai praktik HAM di negara-negara sahabat.

Laporan praktik HAM di Indonesia 2021 yang baru dirilis Deplu AS pada 12 April lalu, kini tengah disorot karena isinya mengenai aplikasi pelacakan Covid-19, PeduliLindungi.

Namun, dokumen setebal 60 halaman itu berisi banyak laporan lain seputar HAM di Indonesia, mulai dari kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ, perlindungan tenaga kerja, hingga pemberantasan korupsi.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya