Berita

Rekonstruksi penembakan enam laskar FPI/Net

Politik

Soroti Kasus KM 50, Wakil Ketua DPD Anggap Amerika Cari-cari Kesalahan Indonesia

SENIN, 18 APRIL 2022 | 19:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin menuding Amerika Serikat tengah mencari-cari kesalahan Indonesia dengan logika hak asasi manusia (HAM).

"Dunia telah memahami secara baik tentang logika dan standar ganda atas prinsip HAM mereka yang mengaku sebagai para pejuang HAM itu. Mereka berpura-pura buta dan merasa benar dengan agresi militer Israel dengan perlengkapan perang yang mereka bantu di Al Aqsa hari ini," sindir Sultan melalui keterangan tertulis, Senin (18/04).

Menurutnya, negeri paman sam itu sedang cemburu dengan gestur diplomatik Indonesia yang baik-baik saja bersama Rusia dan melejitnya popularitas Putin jagat maya publik Indonesia saat ini. Terutama ketika dikaitkan dengan posisi kita sebagai presidensi G20.


"Terlalu jauh bagi AS untuk memperkeruh suasana sosial politik Indonesia dengan mengungkap hal yang telah selesai dibicarakan di internal Indonesia. Publik Indonesia tidak akan terpengaruh dengan pendekatan politik yang memecah belah seperti itu," katanya.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu pun meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan propaganda asing yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial bangsa itu.

"Bangsa ini sudah terlalu kuat dan maju untuk diadu domba," demikian Sultan.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) membahas sentimen anti-Semit alias kebencian terhadap Yahudi di Indonesia dalam laporan tahunannya mengenai praktik HAM di negara-negara sahabat.

Laporan praktik HAM di Indonesia 2021 yang baru dirilis Deplu AS pada 12 April lalu, kini tengah disorot karena isinya mengenai aplikasi pelacakan Covid-19, PeduliLindungi.

Namun, dokumen setebal 60 halaman itu berisi banyak laporan lain seputar HAM di Indonesia, mulai dari kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ, perlindungan tenaga kerja, hingga pemberantasan korupsi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya