BERKAH sekaligus musibah! Warisan memiliki makna berganda. Bergantung pada apa yang diwariskan dan bagaimana mengelolanya. Termasuk tentang warisan kepemimpinan.
Legacy. Disebut sebagai mahakarya yang dikenang oleh publik dari keberadaan seorang pemimpin. Kemampuan kepemimpinan dapat dilihat dari sejauh mana dukungan dan kepercayaan diberikan oleh masyarakat atas kinerja yang dihasilkan.
Seorang pemimpin, ingin selalu diingat dalam benak masyarakat akan keberhasilannya dan atas semua hasil positif yang dicapai. Dengan itu, upaya yang dilakukan untuk masuk ke dalam memori kolektif publik perlu dibentuk secara langsung -hasil karya nyata, maupun tidak langsung -konstruksi media.
Tidak mengherankan, pembangunan dalam napas kemajuan dan modernitas ditampilkan sebagai ikon fisik. Pendekatan atas aspek manusia, menjadi tertinggal dalam proyek tersebut. Hal ini yang kemudian membuat pembangunan, justru kerap bersinggungan dengan publik itu sendiri.
Para pemimpin adalah mereka yang memiliki kuasa, untuk memutuskan apa saja yang dianggap perlu. Salah satu godaan terbesar pemimpin, adalah keinginan untuk terus memimpin, karena memiliki sifat yang menentukan serta berkuasa atas segala sesuatu di bawahnya.
Tergelincirnya pemimpin, kerap mampu menggunakan persuasif hingga tindakan koersif untuk membuat tunduk serta patuh. Berkuasa penuh, lantas mempersonalisasi kekuasaan. Persis Raja Louis yang menyebut
l’etat c’est moi -negara adalah saya.
Setidaknya keinginan untuk terus melanjutkan kekuasaan memiliki dua makna berbeda, (i) memiliki kemampuan untuk mengelola kepemimpinan bagi kepentingan publik yang luas, (ii) mempertahankan kursi kuasa guna mendapatkan akses sumberdaya.
Keduanya jelas berbeda. Pijakan yang pertama jelas sesuai dengan aspirasi publik, suara mayoritas yang berkembang ditengah masyarakat. Sedangkan makna kedua bertujuan untuk melakukan akumulasi dari sekelompok kepentingan yang terbatas.
Kehendak publik, kerapkali diambil alih oleh segelintir kepentingan di sekeliling kepemimpinan, dengan tujuan berbeda. Sebagian di antaranya menyebut, mengkhawatirkan keberlanjutan pembangunan yang tengah berjalan saat ini dapat terhenti, karena perbedaan visi suksesor kepemimpinan.
Begitulah isu dimainkan untuk mempertahankan status quo. Publik disodorkan pada ketakutan yang belum terjadi, untuk membenarkan posisi strategis menambah durasi kekuasaan. Padahal, akumulasi waktu berkuasa cenderung merubah watak dan karakter kepemimpinan.
Benarkah pembangunan berpotensi terhenti? Di mana kuasa publik sebagai pemilik kedaulatan? Lalu seperti apa semiotika -aspek tanda yang hendak ditawarkan melalui masa berkuasa dan warisan pemimpin?
Warisan tentu bukan sekedar apa yang dikenang pada masa lalu, melainkan tentang apa yang sudah dipersiapkan untuk kepentingan di masa depan.
Disamping itu, warisan tidak melulu hadir dalam proyek raksasa yang monumental dan fenomenal. Tetapi warisan dalam hadir melalui sikap kearifan, bahkan dalam spektrum yang tidak terlihat serupa nilai etika dan moralitas.
Karena itu, warisan pemimpin bukan sekedar tugu prasasti, melainkan pada kemauan untuk berlega sekaligus berbesar hati untuk memberikan ruang pada tumbuhnya kepemimpinan baru. Keberhasilan regenerasi kepemimpinan inilah yang sesungguhnya menjadi warisan penting.
Selama ini, publik kerap menyebut “politik itu kotor†dikarenakan pragmatisme politik yang terjadi dari apa yang tampil ke hadapan publik demikian adanya. Padahal politik adalah koridor sempit yang memiliki tugas suci untuk memastikan hajat kehidupan dalam kebaikan bersama tercapai.
Gelanggang politik menjadi sedemikian kotor, karena area bersih itu kemudian melepaskan diri dari akar nilai etika dan moralitas, sehingga hanya mempertontonkan syahwat berkuasa.
Problemnya menjadi begitu pelik, manakala politik yang suci itu kemudian menjadi sarana kepentingan yang menyebabkan polarisasi dan keterbelahan publik. Kita belajar dari kemelut krisis di Sri Lanka bahwa upaya konsolidasi kekuasaan dalam satu tangan, hanya menghasilkan wajah despotik.
Dengan begitu, sirkulasi pemimpin menjadi sarana yang tidak memungkinkan kesewenang-wenangan terjadi. Kekuasan bukan tidak terbatas, justru harus dibatasi agar tidak bersifat merusak.
Kita tentu berharap warisan kepemimpinan adalah terwujudnya kesadaran etik, bahwa kekuasaan sejatinya dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran publik, bukan sekedar menjadi tujuan dari ekspresi ambisi berkuasa yang memabukkan.
Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid
