Almisbat: Selain Presiden, Masa Jabatan Direksi BUMN Juga Harus Dibatasi

SABTU, 16 APRIL 2022 | 05:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Masa jabatan yang perlu dibatasi di Indonesia bukan saja seorang presiden yang boleh menjabat maksimal dua periode. Perlu juga dilakukan pembatasan masa jabatan direksi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Utamanya, pada jabatan strategis seperti direktur utama.

Begitu dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia Hebat (Almisbat) Nanang Pujalaksana terkait rencana sejumlah perusahaan plat merah yang akan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu dekat.

Dikatakan Nanang, kekuasaan itu cenderung panjang, dapat membuat orang terlena dan lupa pada tugas utamanya. Kata dia, dua kali masa jabatan di jajaran direksi dinilai cukup sebagai pembatasan.

"Kekuasaan harus memberi waktu yang cukup bagi orang baik untuk berkuasa, sekaligus harus membatasi peluang agar orang jahat atau orang buruk tidak dapat berkuasa terlalu lama," ujar Nanang dalam keterangannya, Jumat (15/4).

Dikatakan Nanang, secara regulasi sudah ada aturan yang membatasi masa jabatan direksi BUMN. Yakni tertuang pada Peraturan Pemerintah 45/2005.

Sambungnya, pada Pasal 19 ayat 1 PP 45/2005 menyatakan tegas bahwa jabatan direksi satu periode adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk kesempatan kedua.

Pembatasan masa jabatan tersebut, masih kata Nanang, tidak otomatis membatasi hak atau potensi yang dari seorang yang pernah menjabat, untuk mengaktualisasikan dirinya di tempat lain.

"Terutama bagi mereka yang selama ini dinilai punya kapasitas cukup dan terbukti berhasil menunjukkan kinerjanya yang baik selama menjabat kepemimpinannya," pungkasnya.

Populer

Berita

Politik

Almisbat: Selain Presiden, Masa Jabatan Direksi BUMN Juga Harus Dibatasi

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional