Berita

Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Rico Marbun: Banyak Jabatan Diberi ke Luhut Bentuk Tidak Tegasnya Jokowi

JUMAT, 15 APRIL 2022 | 21:03 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Banyaknya jabatan yang diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan selain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dianggap sebagai satu sikap tidak tegas dari Presiden Joko Widodo.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, terkait penambahan jabatan untuk Luhut yang jumlahnya kini sudah sebanyak 10 jabatan selama Jokowi memerintah.

Rico menjelaskan, Luhut yang belakangan sebagai aktor penggubris isu penundaan pemilu dan juga isu 3 periode terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi dari Presiden Jokowi.


Sebabnya, dia tidak melihat tindakan tegas dari Jokowi terhadap Luhut yang telah membuat kontroversi penundaan pemilu dan 3 periode di masyarakat, sampai-sampai terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2024 lalu.

"Aksi tunda pemilu dan 3 periode terjadi secara gradual, dengan salah satu puncaknya adalah statement Pak Luhut," ujar Rico kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/4).

Menurut Rico, Luhut menjadi sosok yang memperparah keadaan politik nasional, utamanya saat mengklaim penundaan pemilu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat berdasarkan big data yang diolahnya.

"Beriringan dengan beratnya tekanan ekonomi, dengan kenaikan harga-harga, meledaklah itu semua," tuturnya.

Yang lebih disayangkan Rico, setelah kejadian aksi besar-besaran akibat isu penundaan pemilu dan isu 3 periode, Jokowi seolah tak berkutik menindak Luhut.

"Karena justru Pak Luhut kan malah dapat tambahan jabatan baru," demikian Rico.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya