Tidak Ada Tempat Bagi Pejabat Pembohong Publik, Mereka Harus Mundur

Tuntutan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk membuka big data 110 juta pengguna media sosial memiliki kecenderungan ingin Pemilu 2024 ditunda, sudah tepat.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai bahwa setiap apa yang disampaikan oleh pejabat publik ke ruang publik memang harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada tempat bagi pejabat pembohong publik, mereka harus mundur,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Rabu (13/4).

Menurutnya, Menko Luhut tampak gagal paham dalam kasus ini lantaran menolak membuka big data yang dimiliki.

Padahal sebagai pejabat publik, Luhut wajib membuka big data yang disampaikannya di ruang publik terkait penundaan pemilu yang bertentangan dengan konstitusi dan memicu kegaduhan.

“Kalau tidak, Luhut artinya bohong, dan bohong tidak sama dengan demokrasi,” tegasnya.

Di satu sisi, Anthony juga menilai Menteri Investasi Bahlil Lahadalia perlu untuk membuka data tentang pengusaha yang menyebut penundaan pemilu akan baik bagi dunia usaha.

Apalagi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah meluruskan tidak pernah berbicara tentang hal tersebut dengan Menteri Bahlil.  

“(Jadi ini) termasuk pernyataan Bahlil yang terindikasi bohong. Sudah dibantah pengusaha,” tutupnya.