Berita

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan/RMOLLampung

Politik

Ketum PAN: Kalau Ribut Masalah Tiga Periode, Itu Barangnya Tidak Ada

RABU, 13 APRIL 2022 | 02:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sikap Presiden Joko Widodo yang memastikan Pemilu 2024 digelar sesuai kesepakatan, yakni tanggal 14 Februari nampaknya berpengaruh besar pada sikap para pengusul penundaan gelaran pemilu. Salah satunya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Politisi yang karib disapa Zulhas ini, kini secara terbuka menyatakan penundaan pemilu tidak mungkin terealisasi. Ia juga menyebut, pernyataan itu hanyalah statemen politik.

"Dalam politik biasa saja, itu namanya komunikasi politik, tapi dalam realisasi pilpres ada peraturan dalam UUD, jadi itu tidak ada dan gak mungkin," kata Zulhas saat melakukan kunjungan ke Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung, Selasa (12/4).


Dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, masyarakat tidak perlu lagi meributkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden karena tidak mungkin terwujud.

"Jadi kalau kita ribut masalah tiga periode, itu barangnya tidak ada. Tapi kalau mau ramai-ramai di Jakarta atau di sini, ya boleh boleh aja," katanya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLLampung.

Lanjutnya, PAN tidak bisa menolak atau mendukung wacana penundaan Pemilu 2024 karena tidak ada konstitusi yang mengaturnya.

Menurutnya, perpanjangan masa jabatan pun boleh saja, asal konstitusinya sudah diubah. Namun, saat ini, masih mustahil karena setiap partai sudah memiliki calon masing-masing untuk Pilpres 2024.

"Saya mantan ketua MPR tidak sembarang saya berbicara. Lagipula, PDIP punya capres, Golkar punya capres, semua punya capres, yang belum punya capres saya aja, PAN," pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya