Ketua KPK RI Firli Bahuri/Net
Usai kumpulkan perwakilan partai politik (parpol), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan mengumpulkan 20 Ketua Umum (Ketum) parpol guna diberikan pendidikan politik cerdas dan berintegritas.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, hari ini, Selasa (12/4), KPK memulai dengan kick off kegiatan politik cerdas dan berintegritas dengan menghadirkan 20 perwakilan parpol.
"Adapun kegiatan politik cerdas dan berintegritas, kita hari ini adalah kick offnya," ujar Firli kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang (12/4).
Parpol yang hadir secara langsung maupun virtual pada pertemuan hari ini, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Selanjutnya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kemudian, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Nanggroe Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh.
Firli menjelaskan, pendidikan politik cerdas dan berintegritas akan dilaksanakan sebanyak 21 batch, yang dimulai pada tanggal 18 Mei 2022 yang mengundang Ketum dan Sekjen Partai.
"Dimulai nanti ada tanggal 18 Mei 2022, yaitu kita akan mengundang Ketua Umum partai, Sekjen partai, Bendahara Umum partai, yang akan hadir secara fisik di KPK, sementara yang lain bisa mengikuti secara virtual," kata Firli.
Firli menjelaskan, dikumpulkannya para petinggi parpol tersebut dilakukan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 agar para politisi mempunyai bekal budaya antikorupsi.
"Saya kira itu, tujuan kegiatan ini adalah, kita ingin membebaskan negeri kita dari praktik-praktik korupsi, dan kita kembangkan konsep orkestrasi pemberantasan korupsi," terang Firli.
Karena kata Firli, KPK menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh KPK sendiri, atau juga tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu lembaga.
"Karenanya, semua kamar kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan termasuk kekuasaan partai politik, yang kita kenal hari ini partai politik adalah pohon-pohon kekuasaan, harus kita ajak dan libatkan dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik korupsi," pungkas Firli.
Pada Rabu (18/5) nanti, diawali dengan dikumpulkan 20 Ketum parpol. Setelah itu, dilanjutkan dengan masing-masing parpol hingga 21 batch.
