Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Kakbah Farhan Hasan/RMOL
Aksi unjuk rasa elemen Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang dilakukan Senin (11/4) penerapan dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.
Merespons aksi BEM SI di Gedung DPR, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Kabah (PP GPK) PP GPK Farhan Hasan mengimbau kepada aparat keamanan tidak melakukan tindakan represif kepada para pengunjuk rasa penolakan penundaan Pemilu 2024.
Farhan berharap seluruh masyarakat juga saling menghormati kebebasan berpendapat yang dilakukan para mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya.
"Terutama kami mengimbau kepada para penegak hukum (pihak kepolisian) agar tidak menyikapinya secara berlebihan apalagi dengan menggunakan kekerasan," jelas Farhan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/4).
Farhan juga meminta kepada seluruh pihak tetap tenang merespons tindakan mahasiswa. Kata dia, yang paling penting para mahasiswa dalam melakukan unjuk rasa tidak melanggar UU.
"Demikian pula, sebaiknya kepada para aparat melakukan langkah persuasif dengan tetap menghormati kebebasan berpendapat," katanya.
Ketua DPP PPP ini juga menyebutkan bahwa dalam UU menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat 3 UUD 1945.
"Negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan," jelasnya.
Ia juga mengecam jika ada upaya-upaya provokasi yang bisa menyebabkan kerusuhan demikian pula termasuk tindakan-tindakan kekerasan dari pihak kepolisian.
"Hentikan seluruh upaya-upaya provokasi yang memicu anarkis. Satu orang terluka maka itu adalah bagian dari luka seluruh Rakyat Indonesia," pungkas Farhan.
Para mahasiswa sendiri saat ini sudah mulai berdatangan ke Gedung DPR RI.
Mereka menyampaikan 4 tuntutan. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai.
Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.
Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
Keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.
